.webp)
Berbagai upaya dilakukan Pemkab Ponorogo bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC).
Salah satunya dengan program (Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi) PESIAR ke seluruh daerah. Tak terkecuali dengan Ponorogo.
Direktur Teknologi dan Informasi (TI) BPJS Kesehatan, Edwin Aristiawan mengatakan pihaknya menggaet agen pesiar ini untuk terus mengajak warga agar terlindungi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi bukan hanya tercatat di JKN, tapi juga aktif membayar iuran baik melalui BPJS mandiri, BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibayar pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau pun Corporate Social Responsibility (CSR)," tutur Edwin kepada wartawan saat ditemui di Desa Serangan, Kecamatan Mlarak, Ponorogo, Kamis (18/7/2024).
Edwin menambahkan ini sebagai upaya BPJS Kesehatan hadir untuk memberi jaminan kesehatan ke seluruh pelosok negeri. Jaminan kesehatan ini memang paling pas dilakukan dengan cara gotong royong.
"Cara cari pesertanya gotong royong. Membayarnya juga gotong royong. Yang sehat membantu belum sehat, muda yang membantu usia lanjut, mampu membantu tidak mampu," terang Edwin.
Menurutnya, di Ponorogo masih ada 200 ribu warga yang belum tercover JKN. Namun pihaknya tidak akan membebani Pemkab Ponorogo untuk membiayai 200 ribu orang tersebut.
"Nanti kita tidak hanya membebankan pada pak bupati sendiri tapi juga teman-teman BPJS bergotong royong mencari solusinya. Targetnya bulan Juli ini sekitar 3 ribu orang mendaftar di BPJS Kesehatan," ujar Edwin.
Apalagi sekarang menuju Indonesia emas 2045 generasi muda harus sehat. Namun sayang, sekarang banyak sekali penyakit kronis seperti diabetes melitus, hipertensi, jantung dan ginjal yang menyerang warga.
"Kalau kena penyakit kronis, biayanya mahal sekali. Mumpung sehat, sebaiknya segera mendaftar BPJS Kesehatan," tandas Edwin.
Sementara Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menambahkan pihaknya jika disuruh mengcover iuran BPJS Kesehatan masyarakat tentu fiskal tidak siap. Namun pihaknya mencari jalan keluar lain untuk mengatasi hal ini.
"Beban pemerintah untuk membayar iuran untuk mengcover 100 persen UHC secara fiskal kami tidak siap," ungkap Giri.
Pria yang akrab dipanggil Kang Giri ini menjelaskan adanya agen Pesiar bisa membantu Pemkab Ponorogo dalam memetakan, menyisir dan mendata yang dibutuhkan oleh warga.
"Target kami 97 persen tercover BPJS Kesehatan, tapi saat ini masih diangka 74 persen. Kami pesan kepada masyarakat sadar sehat itu penting daripada sakit," pungkasnya.
(dpe/fat)
