Walkot Eri Beri Waktu Seminggu untuk Dishub Benahi Parkir Liar di Surabaya

Walkot Eri Beri Waktu Seminggu untuk Dishub Benahi Parkir Liar di Surabaya

Esti Widiyana - detikJatim
Selasa, 16 Jul 2024 15:53 WIB
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (Foto: Esti Widiyana/detikJatim)
Surabaya - Kasus parkir liar ditambah tarif mahal, menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pemkot Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pun memberi waktu Dinas Perhubungan (Dishub) waktu sepekan untuk mengevaluasi agar tidak kecolongan lagi.

"Saya berharap, dishub ada perubahan terutama kadis dan kabid, saya kasih kesempatan seminggu buat perubahan, hargai pasukan di bawah, berikan apa yang dia mau dengan catatan untuk keamanan lalu lintas parkir," kata Eri di Balai Kota Surabaya, Selasa (16/7/2024).

Ketika ada kendala di lapangan, Eri meminta semua pejabat struktural harus mengetahui. Kemudian, mencari solusi bersama untuk menyelesaikannya.

"Saya tidak ingin antar bidang ada batasannya karena ini kerja tim. Kejadian parkir liar di Surabaya sudah berulang dan saya ingin ada keterbukaan, ada masukan untuk diselesaikan bersama. Ini berlaku juga untuk semua Kepala PD jangan ada batasan dalam memimpin," urainya

Untuk memantau langsung kinerja Dishub dalam menyelesaikan persoalan parkir liar dan kemacetan, Eri akan membuat grup khusus dengan para petugas Dishub di lapangan. Menurutnya, hal ini dilakukan untuk mengetahui masalah apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, sehingga dapat dirumuskan penyelesaiannya.

"Pak Sekda tolong belikan HP baru, ada satu nomor untuk Dishub. Silakan nanti untuk petugas lapangan lapor di grup itu, apa yang dibutuhkan bilang supaya kita tahu. Kita butuh keterbukaan dan inovasi," jelasnya.

Eri ingin, petugas melapor jika mendapati jukir liar atau parkir tidak resmi. Selain itu, petugas diberi HT untuk koordinasi cepat memotong antrean traffic light.

"Misal (antrean) di traffic light gimana cara tahunya untuk dipercepat, (kalau petugas di lapangan) gak ada HT," ujarnya.

Ia juga akan mengevaluasi semua personel termasuk pejabat struktural. Kepala dinas, kabid hingga petugas turun ke lapangan untuk memastikan tidak ada lagi kecolongan.

"Kabidnya juga gak pernah turun semuanya, jangan pernah kantor penuh orang. Saya mau lihat besok, gak mau tahu lagi, kabid dan kadis jangan di kantor, turun. Saat jam rawan macet pulang kerja ada rekayasa lalu lintas," pungkasnya.




(esw/hil)


Hide Ads