.webp)
Massa buruh yang menggelar demo di depan Gedung Negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo, Surabaya. Mereka menyuarakan penolakan kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Pantauan di lokasi, massa buruh berdatangan secara bergelombang ke Jalan Jalan Gubernur Suryo sejak siang. Mereka datang dengan menggunakan motor serta kendaraan komando.
Kendaraan mereka tampak diparkir di depan Gedung Grahadi. Akibatnya sepanjang Jalan Gubernur Suryo mengalami kepadatan yang mengular.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kapolsek Genteng Kompol Bayu Halim mengatakan, demo buruh tersebut hanya menutup separuh badan jalan. Sehingga kendaraan masih bisa melintas dengan kondisi padat merayap.
"Massa aksi mulai datang ke Gedung Grahadi pada pukul 12.30 WIB, mereka tidak menutup jalan sepenuhnya, sehingga kendaraan masih bisa melintas di depan Grahadi meski terlihat lebih padat," kata Bayu kepada detikJatim, Kamis (13/6/2024).
 Demo buruh tolak Tapera di Surabaya digelar sejak siang hingga sore hari (Foto: Rifki Afifan Pridiasto) |
"Sampai saat ini kondusif, massa aksi terfasilitasi untuk bisa menyampaikan aspirasinya ke pihak terkait," tambah Bayu.
Untuk pengamanan jalannya buruh, sebanyak 264 personel dari kepolisian juga telah diterjunkan. Bayu berharap aksi demo berjalan dengan tertib karena telah difasilitasi seluruhnya.
"Jumlah personel yang kami turunkan ada 264. Kami berkomunikasi aktif dengan mereka, kita sama-sama ciptakan suasana yang nyaman dan kondusif," tutur Bayu.
Sementara itu, Ardian Safendra, salah satu peserta demo dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia mengatakan, para buruh menyuarakan penolakan Tapera. Sebab, kebijakan tersebut sangat memberatkan rakyat terutama kaum buruh.
"Sudah terlalu banyak potongan-potongan yang diterima kaum buruh, hampir sekitar 12%, apalagi ditambah program Tapera ini," terang Ardian.
Oleh sebab itu, lanjut Ardian, buruh tegas menolak kebijakan tersebut. Pasalnya, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut juga tak transparan.
"Tapera ini program tidak jelas! Apakah bentuknya jaminan sosial, asuransi sosial, atau tabungan sosial, yang paling miris rumahnya tidak jelas di mana?" tegas Ardian mengkritisi.
(abq/dte)
