.webp)
Pj Wali Kota Mojokerto Moh Ali Kuncoro melaunching Klinik Hoaks Pemkot Mojokerto. Situs ini untuk melayani masyarakat agar tidak terjebak informasi bohong yang menyesatkan. Terlebih lagi menjelang Pilkada serentak 2024.
Peluncuran Klinik Hoaks Pemkot Mojokerto digelar di Rumah Rakyat, Jalan Hayam Wuruk. Tak tanggung-tanggung, Ali melaunching layanan ini bersama sejumlah petinggi masyarakat pers.
Yaitu Ketua PWI Pusat Hendry Ch Bangun, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Ketua Komisi Penelitian Pendataan dan Ratifikasi Pers Dewan Pers Atmaji Sapto Anggoro, serta Kepala Diskominfo Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Klinik Hoaks Pemkot Mojokerto bisa diakses di situs klinikhoaks.jatimprov.go.id. Untuk mengecek informasi di medsos hoaks atau tidak, caranya mudah. Yaitu cukup memasukkan nama, email, nomor HP, isi laporan, serta link bukti atau alamat situs yang ingin dicek.
"Kurang dari 1x24 jam sudah bisa kami jawab," kata Sherlita kepada wartawan di lokasi, Jumat (7/6/2024) malam.
Sherlita pun mengapresiasi Pemkot Mojokerto yang turut mengadopsi layanan klinik hoaks Pemprov Jatim. Kota Onde-onde menjadi daerah kelima di Jatim yang menerapkan layanan ini setelah Bangkalan, Tuban, Probolinggo dan Gresik.
"Saat ini kami kembangkan agar bisa dilakukan lewat WhatsApp. Karena tidak semua orang menggunakan email. Kami ingin ini (Klinik Hoaks) juga bisa dipakai di kabupaten dan kota seluruh Jatim," terangnya.
Pj Wali Kota Mojokerto Moh Ali Kuncoro menuturkan, Klinik Hoaks diluncurkan pada momentum yang tepat. Sebab menjelang Pilkada serentak 2024 yang tentunya rawan beredar informasi hoaks di medsos yang bisa menyesatkan masyarakat.
Ali juga berpesan kepada insan pers di Kota Mojokerto ikut menjaga situasi yang selama ini sudah kondusif. Terlebih lagi selama ini media massa ikut membantu Pemilu 2024 di wilayahnya berjalan aman dan damai, serta meningkatkan partisipasi pemilih hampir 90%.
"Saya imbau dalam pemberitaan, mari kita jaga betul karena ini tahun politik. Tugas saya menciptakan iklim demokrasi berjalan dengan smooth. Tujuan kita mencari pemimpin yang legitimate," jelasnya.
Sementara Ratifikasi Pers Dewan Pers Atmaji Sapto Anggoro berpesan kepada para wartawan di Kota Mojokerto menaati kodek etik jurnalistik (KEJ) dalam mengkritik pemerintah. Namun, ia meminta Pemkot Mojokerto tidak mudah baper dengan kritik dari media massa.
"Tapi yang disebut kritik bukan mengata-ngatai pemkot tanpa dasar. Mengkritik harus cover both side, mempunyai data primer, data sekunder dan ada klarifikasi," tegasnya.
Ketua PWI Pusat Hendry Ch Bangun juga berpesan kepada seluruh insan pers di Kota Mojokerto selalu mematuhi KEJ. Ia mewanti-wanti agar wartawan tidak tendensius dalam menulis berita.
"KEJ sangat penting, ketika membuat berita, sejak perencanaan harus berimbang. Jangan ada niat lain dalam menulis berita, semata-mata hanya untuk kepentingan publik," tandasnya.
Launching Klinik Hoaks Pemkot Mojokerto juga dihadiri jajaran Forkopimda dan seluruh wartawan yang bertugas di Pemkot Mojokerto.
(irb/fat)
