.webp)
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko diadukan ke Bareskrim Polri soal ijazah palsu oleh Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS). Pengaduan pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim itu diduga bemuatan politis.
Ketua FKMS Sutikno saat menyampaikan aduan tersebut ke Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, hari ini membantah adanya muatan politis di balik aduan ijazah palsu Sugiri Sancoko tersebut.
"Nggak, kita nggak ada indikasi itu (politis). Saya hanya melihat ini kasus 2 tahun nggak jalan-jalan, itu ada apa? Saya selidiki sendiri, kemudian saya temukan itu dan saya sampaikan. Kita sebagai warga negara yang baik, kalau ternyata di Polda itu mandek ya kemana lagi kalau nggak ke Mabes Polri," ujarnya seperti dilansir dari detikNews, Senin (3/6/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sugiri Sancoko sebenarnya telah memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimum Polda Jatim untuk kasus yang dipersoalkan FKMS. Pada saat memenuhi panggilan itu Sugiri mengatakan kehadirannya adalah wujud kewajiban sebagai warga negara yang taat hukum.
"Kan saya dilaporkan katanya ijazah palsu. Maka saya harus menghadiri sebagai warga negara yang baik dan taat hukum," kata Sugiri kepada wartawan di Ditreskrimum Polda Jatim Selasa (15/2).
Sebelumnya, Sutikno selaku Ketua FKMS menyatakan bahwa aduan dugaan ijazah palsu Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko ke Bareskrim Polri itu didasarkan pada data-data yang dimiliki FKMS.
"Dari data-data yang kita miliki, beberapa fotokopi ijazah itu setelah kita lakukan pengecekan ke pihak berwajib, dalam hal ini Dikti (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi). Diketahui bahwa ijazah tersebut tidak ditemukan," jelasnya
Sutikno menambahkan bahwa Sugiri diduga memakai ijazah S1 palsu saat maju Pemilihan Bupati (Pilbup) Ponorogo 2024. Nomor pokok mahasiswa (NPM) yang tertera di ijazah Sugiri tidak sesuai dengan data pada laman resmi Pangkalan Data Dikti.
"Ada nomor induknya kita cek di Dikti, (tapi) nama orang lain. Nomor seri (ijazah) ini nggak sesuai aturan, milik orang lain. Terus ini ternyata SK untuk universitas lain," ungkap Sutikno.
Selain menyampaikan bantahan tentang muatan politis menyampaikan aduan itu ke Bareskrim Polri, sebelumnya Sutikno juga mengungkap alasannya mengadukan dugaan ijazah palsu itu.
"Kita menengarai ada 2 kegiatan yang dilakukan Sugiri Sancoko yang menggunakan ijazah S1-nya itu. Pertama untuk mendaftar (S2 di Universitas Dr Soetomo) Unitomo, kedua untuk maju Pilkada tahun 2020," kata Sutikno.
Dia menyebutkan bahwa kasus serupa dengan terlapor yang sama juga sudah dilaporkan ke Polda Jatim pada 2022. Namun penyidikan atas laporan itu tidak dilanjutkan.
"Sugiri Sancoko sendiri sudah pernah diperiksa (di Polda Jatim), tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan. Makanya kita datang ke sini untuk mendorong Bareskrim agar mengambil alih kasus tersebut. Kita bikin laporan ulang (di Bareskrim), dengan data-data yang lebih sahih," ucapnya.
Sutikno mengklaim telah bersurat kepada Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada perihal persoalan itu. Dia juga mengaku telah menyertakan seluruh bukti yang ada dalam surat tersebut.
"Karena kita dari ormas bukan korban, kita diarahkan untuk bersurat langsung ke Kabareskrim dan disuruh nunggu selama satu minggu," ucap Sutikno. "(Harapannya) agar secepatnya diambil. Wong sudah 2 tahun disidik sama Polda. Paling kalau ditindaklanjuti hanya butuh keterangan saksi ahli sudah cukup untuk menetapkan tersangka."
Sugiri kala itu membantah tuduhan soal ijazah yang ditujukan FKMS kepada dirinya. Dia memastikan bahwa ijazahnya asli.
"Yo mosok aku malsu ijazah? Opo duwe potongan koyo aku (ya masak saya memalsukan ijazah, apa punya potongan seperti itu aku-red). Leh e malsu nang endi, lek gawe piye, yo ra mudeng aku, wong aku sekolah (memalsukannya di mana, gimana cara bikinnya, ya nggak tahu saya. Saya kan sekolah-red)," ungkap Sugiri.
Artikel ini telah tayang di detikNews dengan judul 'FKMS Datangi Bareskrim Polri Persoalkan Ijazah Bupati Ponorogo'
(dpe/dte)
