Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya (EM UB) mengirimkan paket 'Kotak Reformasi' kepada Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbutristek) Nadiem Anwar Makarim. Paket itu berisikan surat terbuka dan bet (raket) pingpong terkait kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Kotak itu dikirim tepat setelah berlangsungnya demonstrasi depan kantor rektorat UB tentang kenaikan UKT, Kamis (23/5).
Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya Satria Naufal Putra Ansar mengatakan, aksi mengirimkan surat terbuka dan raket pingpong dimaknai sebagai bentuk sindiran atas kebijakan pemerintah dengan kampus dalam pengaturan UKT.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
'Ini sarkasme yang melabelkan pemerintah dan kampus sedang melakukan politik pingpong dalam kondisi 'mempingpong' nasib anak bangsa dengan saling menyalahkan satu sama lain," ujar Naufal dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/5/2024).
Lebih dari itu, kata Naufal, EM UB turut mengeluarkan video animasi yang berjudul 'Politik Pingpong'. Animasi itu berisikan sosok Menteri Nadiem Makarim yang sedang bermain olahraga pingpong bersama pihak UB. Lalu, terdapat animasi Tjitjik Sri sebagai Sekdir Dikti yang mengatakan bahwa kuliah adalah kebutuhan tersier.
Dalam surat terbuka, EM UB menyampaikan sikap dan tuntutan yang dialamatkan kepada Menteri Nadiem Makarim.
![]() |
Pertama, menuntut Mendikbudristek untuk mencabut Peraturan Mendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 beserta peraturan turunannya.
Kedua, mendesak Mendikbudristek untuk melakukan audit kepada peraturan rektor atau peraturan lainnya yang mengikat kenaikan UKT dan luran Pembangunan Institusi (IPI) di setiap perguruan tinggi.
Ketiga, mendesak Mendikbudristek untuk Mencabut beberapa pernyataan yang merendahkan marwah perguruan tinggi.
Selain itu, Naufal juga mengatakan, permasalahan UKT ini menjadi rumit ketika terjadi lempar tanggung jawab antarpihak.
"Bahkan hari ini, kami telah menyederhanakan bahasa politik dari pemerintah dan kampus yakni politik pingpong," cetusnya.
"Karena berulang kali kita diminta menuntut Kemendikbudristek ketika pada Rektorat dan respon Kemendikbudristek juga yang selalu memberikan pernyataan bahwa ini salah kampus. Sehingga, kami menyimbolkan ini adalah politik pingpong," sambungnya.
![]() |
Menurut EM Universitas Brawijaya semestinya pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek dan kampus memiliki political will dalam menyelesaikan persoalan UKT.
"Seharusnya pemerintah (Kemendikbudristek RI) dan kampus (UB) sama-sama memiliki political will dalam menyelesaikan masalah ini. Belum lagi bantuan keuangan yang waktu terbatas dan yang diberikan bantuan sangat terbatas dibanding yang mengajukan," tuturnya.
Terakhir, Naufal berpesan untuk Menteri Nadiem Makarim, jika masih tidak mengindahkan banyaknya perlawanan dari setiap kampus termasuk hari ini. Maka, tagar #ReformasiPendidikanTinggi #TurunkanUKTAtauNadiemYangTurun akan terus digaungkan.
(hil/dte)