.webp)
Sebanyak 47 unit Rusunawa Gunungsari ditertibkan ratusan petugas gabungan sejak Kamis pagi sekitar pukul 07.00 WIB. Mereka disebut tidak membayar iuran sewa. Dari 47 unit yang ditertibkan itu, 9 di antaranya tidak berpenghuni.
Rusunawa Gunungsari diketahui milik Pemprov Jatim yang dikelola di bawah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPRKP Cipta Karya) Provinsi Jawa Timur. Rusun ini sempat digunakan untuk warga Stren Kalijagir yang terdampak penggusuran pada 2009.
Salah satu warga yang bernama Bayu Kuntoro Mukti yang juga merupakan warga pindahan dari Stren Kalijagir mengaku mereka terusir karena tidak mampu membayar iuran secara lunas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nunggaknya 2 tahun, nominalnya sekitar Rp 6-8 juta. Kami minta dicicil nggak boleh, tapi ada warga dari sekian yang menunggak dia cicil bayar Rp 800 ribu sampai Rp 1 juta boleh," ujar Bayu kepada awak media, Kamis (16/5/2024).
Bayu juga mengaku bahwa dirinya dan beberapa warga lain yang digusur adalah warga dengan tingkat ekonomi yang rendah. Mereka semakin terpuruk imbas Pandemi COVID-19.
"Ini kan rakyat miskin yang benar-benar miskin tidak punya hunian rumah. Tolong kami dibantu, bagaimana bisa mencicil atau dapat hunian lagi, enggak seperti ini," katanya.
Sempat terjadi ketegangan selama proses penertiban antara warga yang tergusur dengan petugas. Berdasarkan informasi warga, ada satu anak yang terluka akibat ketegangan ini.
Sementara itu Ketua Paguyuban Rusunawa Gunungsari, Muzakki mengatakan bahwa dari 43 unit yang ditertibkan beberapa di antaranya memang bukan merupakan warga Stren Kalijagir.
"Campur yang digusur. Kebanyakan memang dari Stren Kali Jagir, sekitar separuh lebih dari yang digusur karena nggak bisa bayar sewa," katanya saat dikonfirmasi detikJatim.
Sebagian warga yang terkena penggusuran juga menyatakan bahwa mereka akan mendirikan tenda di sekitar rusun. Namun Muzakki menyebut bahwa dirinya belum menerima informasi terkait hal itu.
"Warga sudah nentang tapi tetap digusur. Sebagian masih di rusun. (Tentang pendirian tenda) kurang paham, itu masih simpang siur. Belum ada informasi. Tapi sebagian ikut arahan pemprov," katanya.
Muzakki pun mencatat bahwa hingga saat ini masih ada sekitar 200 unit rusun yang ditinggali warga. Mereka semua menaati administrasi dan prosedur yang berlaku di rusun sehingga tidak sampai terdampak penggusuran.
(dpe/iwd)
