.webp)
Ratna Ani Lestari siap nyalon bupati Banyuwangi lagi. Meski pernah tersandung korupsi proyek bandara, Ratna berniat maju di Pilbup Banyuwangi 2024. Dia sudah mendaftar ke tiga partai.
Tekad Ratna tersebut dibuktikan dengan memburu rekomendasi Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan NasDem.
Didukung sejumlah teman lamanya yang sudah 14 tahun berkiprah di PDIP, Ratna mengambil formulir pendaftaran DPC PDIP dengan percaya diri. Bahkan, ia sudah membawa program kerja yang berfokus pada kemandirian masyarakat Banyuwangi yang sejahtera.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tujuannya tentu masyarakat mandiri dan sejahtera," ungkap Ratna, Senin (6/5/2024).
"Ini bagian dari keinginan saya pribadi juga teman-teman saya kader PDIP lama," imbuh Ratna.
Ia pun meneruskan langkahnya dengan mendaftar langsung ke Partai Nasdem sebagai Calon Bupati Banyuwangi. Ini bagian dari niat serius Ratna untuk kembali menduduki kursi Banyuwangi satu.
Ketua Desk Pemilu DPD NasDem Banyuwangi, Thatet Yuniarto mengatakan, sejak dibuka pada 1 Mei lalu total sudah ada 7 kandidat yang mengambil formulir. Selain Ratna, keenam orang lainnya adalah Gus Munib, Macrus Tim Haji Totok, Ali Mustofa, Gus Alwi, dan Ali Ruchi.
NasDem menetapkan beberapa syarat khusus yang berbeda dengan parpol lain. Yakni setiap kandidat wajib menggandeng lembaga survei tersertifikasi dan kredibel yang sudah dipilih NasDem.
Dalam pemenuhan syarat itu, kata Thatet, Ratna telah menyatakan kesanggupannya.
"Bu Ratna juga menyatakan kesanggupannya untuk menggandeng lembaga survei. Syarat ini menjadi kewajiban bagi setiap kandidat yang ingin mendaftar ke NasDem," terangnya.
Pendaftaran di DPD NasDem masih akan dibuka hingga 7 Mei 2024. Kandidat tidak hanya bisa mendaftar di DPD NasDem Banyuwangi, akan tetapi juga bisa mendaftar di DPW NasDem Jatim atau langsung ke DPP NasDem.
Sebagai informasi, Ratna merupakan bupati perempuan pertama yang memimpin Banyuwangi pada periode 2005-2010. Selama memimpin, Ratna melahirkan berbagai program unggulan di bidang pendidikan dan kesehatan.
Namun catatan kelam mewarnai kiprah politik Ratna. Ia pernah duduk di kursi pesakitan usai tersandung korupsi proyek bandara yang merugikan negara Rp 19,7 miliar. Atas perbuatannya itu, Ratna dihukum 9 tahun penjara.
(hil/dte)
