.webp)
Anggota DPRD Kota Malang dijadwalkan akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri (PDLN). Meski belum menentukan negara tujuan, namun alokasi anggaran telah disiapkan untuk tahun 2024 yakni sebesar Rp 9,29 miliar lebih.
Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono membenarkan adanya rencana perjalanan dinas ke luar negeri seluruh anggota DPRD Kota Malang tersebut. Rencana itu telah disusun sejak awal periode menjabat tahun 2019-2024, namun belum terealisasi.
Sebab, terbentur refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19. Sehingga kemudian dianggarkan kembali pada tahun 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi memang ada rencana dalam satu periode itu mengadakan PDLN. Seharusnya diadakan di pertengahan atau awal periode (menjabat). Karena ada pandemi, baru teranggarkan saat ini," kata Trio kepada wartawan, Jumat (22/3/2024).
Menurut Trio, anggota DRPD Kota Malang memiliki hak untuk melakukan perjalanan dinas luar negeri. Hal itu juga tercantum dalam aturan Kemendagri RI.
Sesuai aturan tersebut, pejabat daerah atau seperti anggota dewan memiliki hak untuk PDLN.
Selain alokasi anggaran PDLN juga tertuang dalam Peraturan Wali Kota Malang Nomor 49/2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.
"Anggarannya kan memang ada di Sekwan (sekretariat dewan), memang di situ. Tapi perencanaannya mau ke mana belum dibicarakan," sambungnya.
Meski demikian, Trio menyatakan bahwa rencana PDLN ini belum tentu terlaksana. Meskipun sudah dianggarkan melalui APBD Kota Malang 2024.
Selain itu, adanya rencana PDLN masih memerlukan pembahasan lebih lanjut di rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Malang dengan persetujuan pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.
"Semua anggota dewan punya hak yang sama, jadi tidak mungkin sendiri-sendiri. Pada rencana kerja kami dalam 1 periode ini kan diharapkan memang ada 1 kali (PDLN), karena kami pun belum pernah melakukan kunjungan itu sebelumnya," katanya.
Politikus PKS itu menyampaikan, bahwa pembahasan PDLN belum diputuskan oleh pimpinan DPRD Kota Malang maupun pimpinan fraksi. Namun, penentuan lokasi PDLN itu akan diputuskan pada akhir bulan Maret 2024 ini.
"Kemungkinan (final keputusan lokasi PDLN) akhir Maret ini. Itu kami ambil dari arah keputusan pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi," bebernya.
Trio menambahkan, apabila mengacu rencana awal, agenda PDLN itu akan dilaksanakan pada Juli 2024 mendatang. Namun desas-desus rencana PDLN dengan negara tujuan Eropa itu, memungkinkan bisa berubah waktu pelaksanaannya.
"Setahu kami setelah sosialisasikan akan pendataan lagi, yang mau ikut siapa. Ada beberapa yang gak mau ikut, gak mau ambil. Itu kan sifatnya pilihan meski sudah teranggarkan. Walaupun (PDLN) tak menjadi kewajiban bagi semua anggota," tegasnya.
Di sisi lain, anggota DPRD Kota Malang disebut memiliki keinginan belajar dan menyelesaikan persoalan sesuai bidang masing-masing di luar negeri.
Jika rencana itu terealisasi, pihaknya mengaku akan mengajak Komisi B DPRD Kota Malang untuk fokus mempelajari bidang UMKM atau keuangan.
"Tapi itu kan masih wacana. Artinya mana lokusnya kami juga belum tau yang pasti dimana. Kalau kunjungan dalam negeri kan sudah biasa, kalau ke luar negeri kami belum pernah," pungkasnya.
(hil/dte)
