.webp)
Hari kedua proses rekapitulasi perhitungan perolehan suara hasil Pemilu 2024 tingkat kabupaten digelar KPU Sidoarjo. Kali ini proses rekapitulasi suara diwarnai aksi demo yang dilakukan Partai Buruh.
Massa Partai Buruh memprotes tahapan penghitungan suara karena dinilai banyak kecurangan sejak di tingkat TPS, Kecamatan, hingga yang sedang berjalan di tingkat Kabupaten Sidoarjo.
"Buktinya proses penghitungan di Porong ada perbedaan hasil suara. Perselisihan suara masih terjadi karena ada rekayasa," katanya kata Ketua Partai Buruh Sidoarjo Agus Supriyanto dalam orasinya di depan kantor KPU Sidoarjo, Jumat (1/3/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Agus menjelaskan bahwa pelaksanaan pesta demokrasi kali ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak kotak suara yang segelnya dibuka oleh oknum-oknum penyelenggara pemilu.
"Kami menemukan di beberapa kelurahan dilakukan pembukaan segel kotak suara. Di tingkat kecamatan juga demikian," jelas Agus.
Agus berharap KPU dan Bawaslu menindak oknum-oknum yang merusak proses Pemilu 2024. Caleg yang melakukan transaksi jual beli suara juga harus ditindak dengan tegas.
Baca juga: Kapan Real Count Pemilu 2024 Selesai? |
"Kami akan terus kawal penghitungan suara ini baik di tingkat kabupaten hingga Provinsi. Kami partai buruh merasakan langsung bagaimana kecurangan itu dilakukan," imbuh Agus.
Sementara itu, Khulaim Junaedi Caleg PAN nomor urut 1 untuk DPRD Propinsi Jatim Dapil Jatim 2 (Sidoarjo) menyatakan kisruh perhitungan suara di Kecamatan Porong harus disikapi serius KPU Sidoarjo.
Dia menegaskan bahwa KPU sebagai penyelenggara Pemilu 2024 harus bisa menjaga marwah dan independensi dalam hal menuntaskan persoalan dugaan penggelembungan suara ini.
"Kejadian ini menjadi pembuktian bersama, apakah KPU bisa menuntaskan dugaan penggelembungan suara ini secara transparan dan terbuka. Karena bagaimanapun juga persoalan ini bisa merugikan peserta pemilu 2024," kata Khulaim.
Khulaim juga menyatakan pihaknya sebenarnya sudah mengantongi bukti-bukti formulir C1 dan D1 yang dimiliki oleh timnya. Ada hampir 100 TPS diduga terjadi penggelembungan suara dengan jumlah mencapai 1.000 suara. Terbukti penggelembungan suara itu terjadi di antara TPS Kelurahan Gedang Porong.
"Kami masih menunggu KPU untuk melakukan rekapitulasi ulang suara yang ada untuk Provinsi Jatim sebelum kami membuka data yang kami miliki," imbuh Khulaim.
Ketua KPU Sidoarjo M Iskak membenarkan adanya selisih data suara Caleg DPRD Jatim di Kecamatan Porong. Selisih itu diketahui saat rekapitulasi Kecamatan Porong pada Kamis (29/2) kemarin.
Pihaknya pun telah melakukan penundaan rekapitulasi dan mengambil jalan tengah untuk membuka plano di beberapa TPS yang diduga terjadi pergeseran suara.
"Supaya dalam proses rekapitulasi di kabupaten ini suara partai tidak bergeser kemana pun. Kalau ada keberatan dan bisa membuktikan kami akan buka plano," kata Iskak.
Alasan penundaan proses rekapitulasi hasil suara di Porong karena kondisinya sudah tidak memungkinkan. Sebab protes itu terjadi sekira pukul 23.00 WIB kemarin. Apalagi dokumen-dokumen yang dibutuhkan masih tersimpan di Gudang KPU Sidoarjo.
"Makanya kesepakatannya kami pending dilanjutkan hari ini dengan membuka plano dengan disaksikan semua saksi," jelas Iskak.
Selain itu, protes diterima untuk perolehan suara DPRD Sidoarjo. Lokasinya juga di Kecamatan Porong. Iskak mengatakan keberatan yang disampaikan saksi karena ada dugaan perubahan hasil suara yang tidak melibatkan semua saksi. Yang dilibatkan hanya Panwascam dan saksi dari partai terkait.
"Dan itu tidak boleh, kalau ada perubahan hasil suara, meski itu jumlahnya hanya satu suara, semua saksi harus tahu," tandas Iskak.
(dpe/dpe)
