.webp)
Puluhan petugas Pemilu 2024 meninggal dan sakit saat bertugas. Pakar kesehatan meminta KPU RI melakukan tes beban jantung petugas saat Pemilu-Pilkada berlangsung.
Dari data terakhir ada 35 petugas pemilu yang meninggal. Jumlah ini lebih kecil dibanding Pemilu 2019. KPU menyebut jumlah KPPS yang meninggal ada 486 jiwa dan Kemenkes pada siaran pers 16 Mei 2019 menyebut ada 527 orang petugas Pemilu 2019 yang meninggal dunia.
Berdasarkan Peraturan KPU No 8 Tahun 2022 Pasal 35 ayat 1, salah satu persyaratannya yakni jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Dokumen yang disertakan yakni surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas, rumah sakit atau klinik. Dari surat keterangan sehat disertai gula darah, tensi dan kolesterol.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika hanya pemeriksaan rutin dasar, basic, menurut dr Andrianto, tidak menggambarkan kapasitas fungsional jantung. Seperti jantung merespons saat ada beban lebih tinggi. Saat melakukan tes semacam itu dirasa akan jauh lebih teliti.
"Agar bisa melihat kapasitas fungsional seseorang untuk melakukan kegiatan bisa diukur. Oh kalau melakukan berat mampu, atau orang ini hanya mampu kegiatan sedang, itu hanya treadmill test. Kalau hanya dengan, maaf, pemeriksaan darah, rekam jantung pada istirahat, itu kurang teliti, bisa menggambarkan jantung pada keadaan pada beban bagaimana," kata dr Andrianto saat dihubungi detikJatim, Senin (19/2/2024).
"Tes beban jantung diperlukan. Memang dengan waktu yang sangat mepet kemarin atau hal yang mungkin kurang dipertimbangkan akhirnya tidak bisa menggali kondisi-kondisi yang sebenarnya dari seseorang ketika ada beban yang lebih berat," tambahnya.
Menurutnya, ada 3 surat sehat yang perlu diberikan ke KPU. Di antaranya gula darah, tensi dan kolesterol dirasa kurang. Lebih tepat bila disertai dengan tes beban jantung.
Sebenarnya hal itu bisa diseleksi dengan petugas KPPS yang memiliki risiko tinggi. Orang itu bisa diklasifikasikan dengan risiko rendah, risiko sedang dan risiko tinggi. Ketika resiko tinggi pun juga ternyata ada orang yang tanpa gejala.
"Ketika risiko tinggi mungkin bisa diarahkan untuk tes lebih lanjut, misalkan begitu. Jadi bukan hanya pemeriksaan rutin misalkan fasilitas primer gitu, ya. Kemudian ada masalah yang misalnya perlu di follow up, tapi tidak di follow up, itu yang saya kira diperlukan untuk ke depan supaya hal yang tidak diinginkan tidak terjadi," ujarnya.
Tahun ini akan ada penyelenggaraan Pilkada 2024, pesta demokrasi ini juga menjadi catatan ke penyelenggara. Tak hanya Pilkada 2024, tetapi juga Pemilu 2029 mendatang.
"Prinsipnya adalah bahwa kegiatan-kegiatan yang melebihi kapasitas kemampuan seseorang yang normal, katakanlah 8 jam itu juga harus diberikan satu prosedur tetap kapan yang bersangkutan harus istirahat. Itu saya kira yang harus ya (Dilakukan). Sehingga orang tidak kemudian karena beban yang berlebih memaksakan diri untuk melakukan atau melaksanakan kegiatannya," jelasnya.
Sementara catatan lainnya yakni berkaitan dengan tes kesehatan yang lebih detail. Tujuannya untuk bisa menggambarkan kapasitas fungsional seseorang kaitannya dengan beban yang lebih.
"Terutama tentang beban jantung, ya, itu harus dilakukan. Sehingga kita bisa menyeleksi yang betul-betul fit itu yang mana. Disamping memang pemeriksaan-pemeriksaan yang sebelumnya itu juga tetap dilakukan," katanya.
Kemudian aktivasi dari sistem pelayanan kesehatan pada saat pelaksanaan Pilkada atau Pemilu itu sendiri. Artinya semua sistem harus terlibat untuk bisa monitoring terhadap petugas-petugas KPPS yang bekerja.
"Syukur-syukur sebenarnya pembekalan kaitannya dengan pengertian atau pengetahuan kepada petugas KPPS terkait dengan masalah kesehatan kejawatan penyakit jantung dan pembuluh darah katakanlah seperti itu. Itu harus tahu, sehingga satu dengan yang lain juga bisa saling mengingatkan, syukur-syukur juga bisa melakukan pertolongan pertama," urainya.
"Jadi tidak hanya bergantung pada petugas kesehatan yang ada yang jumlahnya hampir terbatas pada saat secara bersamaan melakukan kegiatan bersama-sama. Tapi dari masing-masing petugas KPPS saya kira juga perlu dibekali atau mengenali kegawatan kardiovaskuler mengenali penyakit-penyakit itu. Sehingga itu penting. Saya kira itu yang penting untuk menghadapi yang lebih baik," pungkasnya.
(esw/fat)
