.webp)
Bawaslu memastikan potensi kecurangan pemilu bisa terjadi di masa tenang Pemilu 2024 di Kota Pahlawan. Di masa tenang ini Bawaslu Surabaya berjanji akan melakukan pengawasan secara ketat.
Ketua Bawaslu Surabaya Novli Bernado Thyssen mengatakan ada sejumlah pengawasan yang dilakukan untuk mengantisipasi kecurangan di masa tenang Pemilu 2024 ini. Politik uang menurutnya menjadi perhatian utama Bawaslu.
"Pengawasan money politics itu menjadi fokus perhatian kami karena potensi terjadinya money politics itu pasti akan ada. Oleh karena itu kami menginstruksikan jajaran pengawas bawah, baik di Panwaslu kecamatan, kelurahan, agar mengawasi wilayah masing-masing," ujarnya, Senin (12/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menginstruksikan kepada para petugas Panwaslu agar mengawasi seluruh gerak-gerik mencurigakan yang akan dilakukan pihak tertentu dalam hal politik uang. Apakah itu pemberian uang secara tunai maupun berupa sembako.
"Mengawasi gerak-gerik yang mengarah pada money politik yang dilakukan oleh pihak tertentu. Entah dalam cash money, pembagian sembako dan sebagainya," kata Novli saat dihubungi detikJatim.
Tidak hanya itu, Novli juga menyebutkan adanya potensi kecurangan Pemilu 2024 berupa intimidasi kepada pemilih di Surabaya. Pemilih diminta untuk memilih capres hingga anggota legislatif tertentu.
"Potensi intimidasi pemilih itu sangat mungkin terjadi, makanya kami antisipasi intimidasi oleh pihak atau kelompok tertentu yang mencoba mengarahkan pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon, calon legislatif tertentu, maupun calon presiden tertentu," katanya.
Selain itu, Bawaslu juga melakukan pengawasan mobilisasi massa. Novli menekankan kepada para pengawas TPS untuk memahami wilayah kerjanya berdasarkan rukun tetangga (RT).
"Jadi mereka harus memahami ada gerakan apa di situ? Ada potensi kecurangan apa? Harus sigap dalam mengamati dan mengawasi setiap gerakan yang mengarah intimidasi massa, mobilisasi massa, maupun money politics," katanya.
Selain itu, Bawaslu juga menginstruksikan kepada jajaran pengawas di bawah untuk memastikan bahwa seluruh warga Surabaya yang punya hak pilih sudah menerima surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan menurutnya sangat penting, KPPS atau PPS harus dipastikan sudah memberikan ke warga.
Bawaslu juga melakukan pengawasan hoaks terkait kampanye hitam. Pengawasan di media sosial yang menurut Novli menjadi tantangan karena penyebar hoaks bisa memakai akun palsu yang sulit ditelusuri.
"Tapi kami akan tetap memantau. Kami juga sudah kerja sama dengan kepolisian untuk menelusuri lebih jauh untuk akun-akun medsos yang mencoba menyebarkan hoaks atau kampanye hitam. Akan kami tindak lanjuti," pungkasnya.
(dpe/iwd)
