.webp)
Ketua Senat Akademik Universitas Brawijaya (UB) Prof Dr Ir Nuhfil Hanani menegaskan pernyataan sikap sivitas akademika UB tidak diintervensi pihak manapun. Hal ini ia sampaikan menanggapi pernyataan Mahfud Md yang mengatakan menerima laporan ada rektor yang diminta membuat pernyataan untuk menyebut Presiden Joko Widodo negarawan.
"Terkait dengan itu, jangan lupa Prof Mahfud ini merupakan salah satu majelis wali amanat Universitas Brawijaya. Beliau orang yang kita hormati. Tetapi alhamdulillah memang UB tidak ada yang mengintervensi, mungkin tidak berani kira-kira begitu ya," terang Nuhfil kepada wartawan selepas pembacaan pernyataan sikap bertajuk "Pernyataan Sikap Civitas Akademika Universitas Brawijaya Tentang Pengakan Hukum dan Etika Demokrasi di Indonesia", Selasa (6/2/2024).
Komisi B Forum Dewan Guru Besar UB Prof Dr Rachmad Safa`at pun menegaskan Indonesia sebagai negara demokrasi menjunjung tinggi kebebasan berbicara. Menurutnya, penyampaian pernyataan sikap yang dilakukan UB bebas dari paksaan, sekaligus murni menyampaikan keresahan atas demokrasi di Indonesia yang telah keluar jalur.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Indonesia ini negara demokrasi yang di dalamnya menjunjung tinggi freedom of speech oleh konstitusi. Jadi tidak ada paksaan, tuntutan, atau campur tangan dari siapapun. Maka pertemuan dalam rangka penyampaian pemikiran atau petisi siang hari ini bebas tidak ada yang menekan, jadi apapun yang ada adalah untuk menilai perilaku penguasa," bebernya.
Sebagai informasi, sivitas Akademika Universitas Brawijaya menyusul akademisi kampus lain menyatakan sikapnya menjelang Pemilu 2024. Bersama sivitas akademika lainnya, Sekretaris Dewan Profesor UB Prof Sukir Maryanto membacakan pernyataan sikap di depan Gedung Rektorat UB. Dengan kompak, puluhan guru besar dan sivitas akademika mengenakan jas almamater UB berwarna biru wilis tua.
"Melihat dinamika kondisi politik menjelang Pemilu 2024 yang semakin panas dan mengarah pada ancaman keharmonisan bangsa, serta mencermati praktik penegakan hukum yang ada saat ini, maka hari ini, Selasa, 6 Februari 2024, merupakan momentum yang tepat untuk melakukan koreksi total dalam rangka kembali mewujudkan semangat reformasi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi," jelas Sukir.
Sukir menyebutkan, penyelenggaraan seruan pernyataan sikap yang terdiri dari 8 poin hari ini telah melalui proses perumusan yang cukup memakan waktu. Hal inilah yang melatarbelakangi mengapa UB baru menyatakan sikap hari ini.
"Kenapa kami baru sampaikan hari ini, karena memang prosesnya lama. Kami dari UB sudah ikut merumuskan terkait dengan pernyataan sikap ini sejak 15 Desember 2023, di Forum Majelis Dewan Guru Besar di Unhas. Namun, kenapa baru sekarang kami mendeklarasikan prosesnya adalah memang berproses untuk institusional, formal, dan melibatkan semua stakeholders," terang Sukir kepada wartawan.
(irb/iwd)
