.webp)
Bawaslu kembali melakukan sosialisasi di Surabaya. Kali ini, sosialisasi dilakukan di tengah car free day (CFD) di Taman Bungkul Surabaya. Mereka mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu dan aktif melapor bila menemukan dugaan pelanggaran.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya Novli Bernado Thysse mengatakan, sosialisasi tersebut merupakan ikhtiar pihaknya untuk mengajak masyarakat mengawasi pemilu di Surabaya. Ia meminta warga Surabaya untuk menolak praktek money politik atau politik uang, serta meminta para ASN hingga TNI dan Polri netral.
"Kami meminta ASN, TNI, Polri untuk tidak berpihak pada kelompok tertentu atau kepentingan-kepentingan yang mencoba menarik netralitas ASN yang harusnya berintegritas dan tidak berpihak pada golongan tertentu," kata Novli saat ditemui awak media di Taman Bungkul Surabaya, Minggu (3/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Novli ingin partisipasi masyarakat pemilih di Surabaya maksimal pada 14 Februari 2024. Sebab, lanjut dia, legitimasi pemilu dipengaruhi banyaknya tingkat partispasi pemilih.
Hal senada disampaikan oleh Koordinator Divisi (Kordiv) Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Surabaya Syafiudin. Menurutnya, money politik tak menutup kemungkinan akan terjadi saat pemilu nanti.
"Menuju hari tenang biasanya money politik di wilayah-wilayah yang krusial, Pemilu 14 Februari harus jadi momen masyarakat menyampaikan hak konstitusionalnya," ujarnya.
Ia memastikan, bakal melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) menjelang masa tenang. Setidaknya, pada tanggal 11 Februari, seluruh APK di Kota Pahlawan harus bersih.
"Setiap minggu kami penertiban, misalnya tanggal 2 Februari Kemarin penertiban. Mendekati hari tenang peserta pemilu kami imbau menertibkan mandiri seluruh APK nya, kalau tidak Bawaslu bersama Satpol PP akan menertibkan," paparnya.
"Untuk money politik di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan, kita akan patroli di setiap titik krusial tengah-tengah masyarakat untuk memastikan tidak ada aktivitas mengarah ke money politik juga aktivitas kampanye tersembunyi," imbuh Syafiudin.
Sementara itu, Koordinator Divisi (Kordiv) Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Surabaya Teguh Suasono Widodo menegaskan, distribusi logistik pemilu di kecamatan masih terus dilakukan. Setidaknya, ditargetkan rampung pada 10 Februari.
"Kita sudah pengawasan pendistribusian dari panwascam mulai keluar dari gudang sampai kecamatan masih aman, mulai tanggal 9 sampai h-1 di tingkat TPS masing-masing," ungkapnya.
Sedangkan, Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surabaya Eko Rinda Prasetiyadi mengimbau seluruh peserta pemilu mentaati segala ketentuan yang ada. Menurutnya, jika kemudian ada sengketa antarpeserta, untuk segera menyampaikan ke panwascam terkait.
"Seperti sengketa APK, rapat umum, dan lainnya yang berhubungan dengan peserta pemilu dan jadwal
kampanye, bisa dilaporkan di masing-masing panwascam untuk segera diselesaikan sengketanya, supaya ada solusi melalui mediasi," terangnya.
Eko memastikan, sengketa jelang pemilu tahun ini didominasi APK antarpeserta.
"Hampir di kecamatan ada (pelanggaran APK), yang masuk resmi sekitar 4 titik diselesaikan mediasi. Beberapa titik diselesaikan secara kekeluargaan di lokasi langsung, jadi tidak sampai mediasi di panwascam," katanya.
Saat disinggung perihal insiden pemotor yang tertimpa APK saat musim hujan atau ada kesalahan pemasangan, menurutnya hal tersebut bisa saja masuk ke ranah pidana. Namun, sampai saat ini semua kejadian di Surabaya rampung dimediasi.
"Seperti di Jemursari kapan hari itu, yang punya baliho mau ketemu korban, sampai sekarang tidak komplain, berarti ada penyelesaian," tutupnya.
(hil/fat)
