Kemenkes Mintas Edukasi Digencarkan Antisipasi Penolakan Vaksin Polio

Surabaya - Pelaksanaan vaksinasi polio serentak dilakukan mulai 15 Januari 2024. Dinas Kesehatan (Dinkes) setiap daerah di Indonesia diminta lebih masif memberikan edukasi terkait bahaya polio yang menyebar lewat fases.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi mengaku sengaja memasifkan edukasi agar dinkes daerah turun langsung. Selain itu kader kesehatan setiap daerah juga membantu memberikan edukasi kepada orang tua, sebagai tangan kanan dinkes.

Menurutnya, pada putaran pertama imunisasi polio sudah mencapai 95 persen. Masih ada waktu 4 hari lagi hingga 21 Januari 2024. Selanjutnya, pada putaran kedua dilakukan imunisasi polio pada 19-25 Februari 2024.

"Edukasi dulu, masih ada waktu 4 hari untuk menjelaskan apa yang menjadi konsen masyarakat. Sebenarnya karena mereka merasa tidak ada kasus dan ada informasi nanti malah demam dan sebagainya. Literasi tentang kesehatan dan menjelaskan penting sebagai upaya perlindungan," jelasnya.

Sementara ada dua hal penting untuk mencabut status KLB. Pertama adalah pencapaian vaksinasi polio pada saat Sub PIN polio 2 putaran harus mencapai 95%. Kedua, berhasil melakukan pemeriksaan ke semua kasus lumpuh layu mendadak dari daerah yang telah dilaporkan.

"Status KLB itu bersamaan dengan status mendapatkan pernyataan eradikasi polio dari WHO. Karena yang menyatakan daerah itu sudah bebas polio kembali adalah WHO," ujarnya.

Sebelumnya, ada beberapa orang tua menolak imunisasi polio. Nadia menyebut ada beberapa alasan penolakan itu. Salah satunya karena penemuan kasus di Klaten.

"Yang pasti terkait hal ini kita kerja sama dengan Dinkes Jawa Tengah dan Dinkes Kota Semarang untuk mengedukasi masyarakat, menjelaskan tentang manfaat sub pin polio ini. Mungkin kurangnya informasi, literasi, baca hoax yang menjadi kendala," kata Nadia.

"Karena kejadian bukan di Semarang tapi Klaten, jadi menganggap tidak jadi masalah karena kasusnya tidak di sana. Padahal kita harus melakukan sub pin sebagai respons kalau ada kejadian kasus polio harus dilakukan per provinsi," tambahnya.

Namun, tidak menutup kemungkinan orang Klaten bepergian ke Semarang maupun sebaliknya. Tak hanya di Jateng, tetapi semua daerah termasuk Jawa Timur juga mengadakan Sub PIN Polio di 38 kabupaten dan kota mulai 15 Januari lali.