.webp)
Mulai tahun ajaran baru 2024/2025, seluruh SD dan SMP di Kota Surabaya diwajibkan menerima anak berkebutuhan khusus (ABK). Tujuannya, agar penyandang disabilitas juga punya hak yang sama dengan anak lainnya dalam pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Yusuf Masruh mengatakan kebijakan tersebut sedang dimatangkan dan akan dijalankan pada tahun ajaran baru. Diharapkan orang tua yang memiliki ABK dapat bebas memilih sekolah SD maupun SMP negeri.
"Tidak ada persentasenya, harapannya semua sekolah siap karena kita punya kesempatan yang sama," kata Yusuf, Senin (8/1/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yusuf menjelaskan mayoritas sekolah negeri masih belum memiliki guru pendamping khusus (GPK) bagi siswa ABK. Sekolah diharapkan dapat melatih tenaga pendidik untuk lebih kreatif dan mampu melakukan pendampingan kepada siswa ABK.
"Contoh guru kelas I dan II di SD, kami latih bagaimana menangani psikologi anak. Jadi mengerti cara menenangkan atau membantu ABK memahami materi pembelajaran, serta membuat dia (ABK) bisa saling berkolaborasi dengan non-ABK di kelas," jelasnya.
Para guru juga diajak membuat teknis penanganan kepada siswa ABK di kelas. Tenaga pendidik nantinya memberikan pemahaman bagi siswa non-ABK, sehingga bisa membaur.
"Bagaimana kalau siswa ABK masuk di kelas, cara penanganannya, memahami, dan berkomunikasi dengan teman-temannya," ujarnya.
Siswa ABK yang diterima di sekolah negeri kategorinya adalah ringan. Sedangkan siswa ABK kategori lainnya tetap bisa sekolah di sekolah luar biasa (SLB).
Sedangkan jenjang SMP hanya memiliki guru mata pelajaran, akan dibantu oleh guru mata pelajaran PPKn dan bahasa untuk pendampingan siswa ABK. "Kami minta tolong untuk pelatihan dan pendampingan masalah psikologi anak," kata dia.
Sosialisasi kebijakan tersebut akan segera dilakukan. Dispendik Surabaya akan berkoordinasi dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) agar mendapat tambahan ilmu mengenai materi penanganan ABK.
"Yakni, bagaimana berinteraksi dan berkolaborasi dengan siswa ABK. Nanti MGMP mengimbaskan ke wilayah sekolahnya masing-masing. Kalau ada pembentukan kelompok wilayah nanti pengimbasan dan pemahaman lebih cepat," pungkasnya.
(abq/iwd)
