.webp)
Awalnya Anies menyinggung soal anggaran Rp 700 triliun Kementerian Pertahanan (Kemenhan) selama era Prabowo menjadi menteri pertahanan dipakai untuk beli alutsista bekas. Padahal, saat bersamaan separuh dari jumlah TNI di Indonesia belum punya rumah dinas. Prabowo lantas menyebut Anies tidak paham dan siap mengajak diskusi Anies untuk buka-bukaan data.
Pengamat yang juga dosen Hubungan Internasional (HI) Universitas Brawijaya Adhi Cahya menyebut, pembelian alutsista di era Menhan Prabowo sangat realistis. Alutsista bekas itu memang diperlukan oleh Indonesia.
Adhi menjelaskan, kondisi alutsista milik Indonesia bisa dilihat pada saat kepemimpinan Panglima TNI Muhammad Andika Perkasa. Saat itu, setiap kunjungan Andika sering disiarkan secara terbuka melalui YouTube.
"Jadi kita bisa lihat. Kondisi terakhir itu kita bisa lihat alutsista marinir contohnya, ada tank yang masih digunakan, padahal buatan tahun 60-an. Menurut saya itu cukup mencengangkan," jelas Adhi kepada detikJatim, Senin (8/1/2024).
"Yang saya tahu persis kondisi pesawat kita, karena kondisi pesawat kita sejauh ini bisa kita ketahui banyak kejadian pesawat jatuh, baik karena human error atau ada kerusakan di infrastruktur pesawat," sambungnya.
Melihat kondisi alutsista yang cukup memprihatinkan, ditambah dampak pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu, memang satu-satunya jalan yang cukup efisien dan tidak membebani negara adalah dengan membeli alutsista bekas. Sehingga itu menjadi kebijakan realistis yang diambil oleh Prabowo sebagai Menhan.
"Salah satu caranya adalah dengan membeli pesawat bekas, karena memang kemampuan anggaran kita bisanya segitu," terang Adi.
Ia melanjutkan, untuk pembelian alutsista selama ini memang harus melalui pemesanan terlebih dahulu. Artinya, untuk pembelian alutsista harus melalui perencanaan 2-5 tahun ke depan baru bisa dipakai.
"Sedangkan kebutuhan kita sangat mendesak, mengapa kemudian hari-hari ini kita lebih banyak membeli pesawat bekas karena itu yang siap dipakai. Mungkin orang awam akan sangat mudah terjebak dengan perdebatan itu, karena istilah bekas itu dinilai cukup negatif," kata dosen HI yang fokus pada studi kajian demokrasi dan perdamaian internasional tersebut.
Adhi menyampaikan, untuk usia standar alutsista bekas memang masih layak digunakan di usia 20-25 tahun. Sehingga, bukan menjadi masalah ketika membeli alutsista bekas jika usianya masih memenuhi standar.
Kendati demikian, dalam debat tersebut ketiga capres yang hadir tidak merinci ketika menyinggung soal peningkatan anggaran pertahanan. Sedangkan yang sebenarnya dinanti adalah berkaitan dengan perincian anggaran dan perencanaan industri strategis.
"Karena menurut saya ini poin pentingnya yang harus dibahas antara anggaran, perencanaan, dan industri strategis yang ada di Indonesia seharusnya bisa satu jalan. Satu road map inilah yang bisa membuat semua berjalan dan seminimal mungkin biaya maupun kerugian yang ditanggung negara," ungkpanya.
(hil/dte)
