.webp)
Aliansi Mahasiswa Malang Raya mendeklarasikan pemilu damai tanpa provokasi. Mahasiswa juga menyuarakan adanya batasan dalam demokrasi menganut ketentuan hukum yang berlaku.
Deklarasi diikuti eksekutif mahasiswa lintas perguruan tinggi di Malang Raya ini digelar di kampus Politeknik Negeri Malang (Polinema), Rabu (27/12/2023).
Kegiatan deklarasi dikemas dengan Mimbar Demokrasi dan refleksi akhir tahun dengan tema Deklarasi Pemilu Damai Tanpa Provokasi yang menghadirkan sejumlah mahasiswa lintas kampus di Malang Raya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setiap perwakilan presiden eksekutif mahasiswa yang hadir menyampaikan orasinya untuk mempertegas sikap pengawalan pemilu 2024 berjalan damai.
Orasi dimulai dari Presiden Eksekutif (EM) Mahasiswa Politeknik Negeri Malang, disusul dengan Presiden Mahasiswa Universitas Islam Malang (Unisma), kemudian beberapa mahasiswa perwakilan peserta dan ditutup oleh orasi Presiden EM Universitas Brawijaya Rafly Rayhan Al Khajri.
Rafly dalam orasinya menyatakan, mengkritik pejabat juga ada batasan-batasannya. Sehingga, bagi siapapun jangan kebablasan dalam menyampaikan kritik ataupun pendapatnya.
"Maka harus hati-hati. Saya mahasiswa hukum, maka tugas saya adalah memberikan pandangan akademis dan intelektual bahwa apa yang sebenarnya menjadi batasan dalam demokrasi," kata Rafly.
"Pun sebaliknya, ketika kita berterima kasih terhadap Pak Joko Widodo artinya kita berterima kasih secara person. Tapi Pak Joko Widodo melakukan kewenangan dan tugasnya adalah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Baik itu Pak Jokowi, Puan Maharani dan Megawati," sambungnya.
Ada sejumlah poin dalam deklarasi pemilu damai yang disampaikan Aliansi Mahasiswa Malang Raya, yakni:
1. Akan menghadirkan pemilu damai yang berasaskan luber dan jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil) pada pemilu 2024.
2. Berkomitmen untuk menjaga independensi sikap melalui lembaga kemahasiswaan dalam menyuarakan keadilan dan kebenaran tanpa terpengaruh oleh kepentingan pihak manapun.
3. Aktif turut serta dalam pengawalan dan pengawasan seluruh proses pemilu 2024, dengan kewajiban moral kami siap memastikan transparansi, kejujuran, dan integritas dalam setiap tahapan pemilihan, guna memperkuat fondasi demokrasi.
4. Berkontribusi secara positif dalam menghadirkan pemilu 2024 yang damai dan mengedepankan dialog, edukasi politik, serta upaya-upaya lainnya yang mendukung proses demokratisasi tanpa meninggalkan semangat kebersamaan dan perdamaian di tengah masyarakat.
(mua/iwd)
