.webp)
Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto telah mempersiapkan strategi untuk menurunkan angka kemiskinan di Bojonegoro. Salah satunya adalah memaksimalkan penyaluran bantuan sosial (Bansos) ke keluarga miskin di akhir tahun.
"Di akhir tahun kita lakukan penebalan, ada penambahan untuk keluarga miskin dalam bentuk bansos. Hal ini akan dilanjutkan di 2024. Kemudian menambah dan menerbitkan BLT tembakau. Di provinsi sudah lakukan hal yang sama," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (12/12/2023).
Hal ini ia ungkapkan ketika Kabupaten Bojonegoro menjadi tuan rumah dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Optimalisasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) di Provinsi Jawa Timur bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), yang digelar di Pendopo Malowopati, Selasa (12/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berupaya mempercepat pengentasan kemiskinan. Namun, untuk mempercepat penurunan tersebut, ia mengajak sinergitas pemerintah pusat maupun daerah.
Ia menyebutkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro sudah mengalami penurunan signifikan begitu juga kemiskinan ekstrem. Ini merupakan hasil kerja sama seluruh pihak. Lebih khusus, Adriyanto menyebutkan Bojonegoro memiliki Data Kemiskinan Daerah (Damisda). Data tersebut sebagai target penajaman program termasuk kemiskinan ekstrem.
"Mengenai regulasi juga menjadi perhatian. Terkait hibah misalnya. Sebab ini bersifat simultan sampai masyarakat dinyatakan mandiri. Nanti dilanjutkan kunjungan desa yang terdampak intervensi program pengentasan kemiskinan ekstrem. Semoga menjadi bagian ikhtiar menangani kemiskinan di Indonesia," ujarnya.
Di sisi lain, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Nunung Nuryartono mengatakan, rakorda ini menjadi agenda tak terpisahkan dari upaya penanganan kemiskinan ekstrem. Langkah koordinasi di Provinsi Jawa Timur, utamanya di kabupaten/kota ini agar langkah yang dilakukan bisa menyasar objek dengan baik hingga 0 % kemiskinan ekstrem di 2024.
"Bapak Presiden optimis di 2024. Kami menyampaikan penghargaan kepada seluruh jajaran baik dari Kabupaten Bojonegoro dan Provinsi Jawa Timur dan beberapa daerah lainnya bisa menjadi pembelajaran kepada daerah lainnya," kata Nunung.
Nunung juga mengapresiasi Pemkab Bojonegoro yang berhasil menurunkan angka kemiskinan melalui mekanisme Damisda.
"Inovasi-inovasi daerah untuk lakukan kevalidan data itu luar biasa. Kita melaksanakan konvergensi program yaitu penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan meminimalkan kantong kemiskinan," jelas Nunung.
Dalam kegiatan ini, para peserta Rakorda berkesempatan mengunjungi stand UMKM Kabupaten Bojonegoro, penyerahan bansos anak yatim, anak piatu dan anak yatim piatu terlantar non panti. Selain itu, mereka juga disuguhi penampilan Tarian Selamat Datang dari Duta Tari Disbudpar Kabupaten Bojonegoro.
Hadir dalam kegiatan ini Bupati/Wali Kota se-Jawa Timur, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mewakili Wakil Gubernur Jawa Timur, jajaran staf ahli dan forkopimda, pejabat tinggi madya Kemenko PMK RI, Bappeda se-Provinsi Jatim, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), serta tamu undangan.
(anl/ega)
