.webp)
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada tahun 2024 telah resmi ditandatangani Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lamongan bersama Bupati Lamongan. Pemkab Lamongan menetapkan anggaran hibah Rp 71.516.100.000 untuk pelaksanaan Pilkada 2024.
Ketua KPU Lamongan Mahrus Ali menuturkan bahwa penandatanganan NPHD ini merupakan wujud komitmen bersama berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan terkait pemilihan kepala daerah.
Penandatanganan NPHD Pilkada 2024 Lamongan sebesar Rp 71.516.100.000 itu berlangsung di ruang kerja Pendopo Bupati Lamongan pada Senin (11/12/2023). Penandatanganan itu dihadiri unsur Pemkab Lamongan dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebagai bentuk komitmen KPU Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan sebuah pilkada yang menjamin hak masyarakat Kabupaten Lamongan dalam proses demokrasi, KPU Kabupaten Lamongan telah melakukan langkah awal dengan melakukan penyusunan program, kegiatan dan anggaran dan penandatanganan NPHD ini demi mendukung terwujudnya Pilkada 2024 berkualitas di Kabupaten Lamongan," kata Mahrus.
Dia mengatakan bahwa dengan NPHD ini KPU Lamongan siap untuk melaksanakan tahapan demi tahapan Pilkada 2024 sehingga bisa mempersiapkan kepala daerah di Lamongan sebaik mungkin agar perhelatan pemilihan umum bisa berjalan lancar dan sukses.
 Penandatanganan NPHD untuk pelaksanaan Pilkada Lamongan 2024. (Foto: Eko Sudjarwo/detikJatim) |
"Alhamdulillah penandatanganan NPHD Pilkada 2024 Kabupaten Lamongan telah berjalan lancar pada Senin (11/12/2023) di ruang kerja Pendopo Bupati Lamongan. Semoga dengan diawali NPHD ini sampai akhir tahapan Pilkada Lamongan diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan," ujarnya.
Rancangan program, kegiatan, dan anggaran yang telah disusun dalam bentuk proposal telah diajukan ke Pemkab Lamongan beberapa waktu sebelum anggaran tersebut diketok.
Dalam penyusunan proposal tersebut, Mahrus mengklaim bahwa KPU Lamongan mengedepankan prinsip hemat dan efisien. Pihaknya, kata dia, juga memahami kondisi keuangan pemerintah daerah.
"Pada prinsipnya pengajuan proposal dana hibah telah kami ajukan beberapa waktu lalu untuk memberikan gambaran kepada Pemkab Lamongan tentang kebutuhan anggaran Pilkada tahun 2024. Ini digunakan sebagai salah satu dasar mengalokasikan belanja hibah Pilkada 2024 dalam APBD," ujarnya.
NPHD sebesar Rp 71.516.100.000 ini, kata Mahrus, akan dimanfaatkan untuk membiayai tahapan-tahapan persiapan meliputi pembentukan badan penyelenggara ad hoc, pemutakhiran data pemilih, sosialisasi, serta pendidikan pemilih dan lain-lain.
Selain itu, dana hibah itu juga untuk membiayai tahapan pelaksanaan meliputi pencalonan, kampanye, pemungutan suara, serta penghitungan suara. Termasuk membiayai pengadaan logistik Pilkada.
(dpe/iwd)
