Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid menyebut calon Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) gagal paham usai mengkritik program Kartu Prakerja. Cak Imin sebelumnya menyebut Kartu Prakerja hanya menghasilkan orang untuk menonton YouTube.
Merespons hal tersebut, Ketua DPP PKB Dita Indah Sari menyebut Nusron Wahid halu maksimal terkait Kartu Prakerja.
"Jadi pernyataan cawapres nomor urut 01 Gus Muhaimin Iskandar yang berniat mengevaluasi pelaksanaan Kartu Prakerja itu justru tepat," kata Dita saat ditemui awak media di Kantor PKB Jatim di Surabaya, Jumat (8/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Dita, desain awal Kartu Prakerja yang turut digagas Gus Muhaimin adalah pembiayaan pemerintah untuk meningkatkan skill lewat pelatihan vokasi yang terintegrasi dengan dunia kerja langsung. Namun, pandemi COVID-19 mengubah skema tersebut.
"Gara-gara ada COVID-19, desain awal itu jadi berubah. Aspek bansos menjadi lebih dominan. Pelatihannya pun online, metode praktiknya sangat-sangat kecil. Jadi sebetulnya melenceng dari standar pelatihan pemerintah. Waktu itu darurat," jelasnya.
"Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Pak Nusron Wahid meradang jika ini nanti dievaluasi oleh paslon AMIN. Halu maksimal Nusron itu. Memang desain awalnya gak begitu. Justru ke depan nanti praktik kerja alias metode offline yang ditekankan dan diperlukan. Inilah kalau orang nggak ngerti urusan (menunjuk Nusron), tapi ngomong kenceng," tambah Dita.
Caleg DPR RI PKB Dapil Jatim I (Surabaya-Sidoarjo) ini menilai pelatihan pra kerja sudah sepantasnya kembali dialihkan ke metode offline.
"Jangan-jangan Nusron dan TKN-nya setuju jika ke depan model pelatihannya online semua, minim praktik, nggak ada magang, mengandalkan sinyal dan kuota belaka. Tidak ada standar kompetensi yang diakui secara nasional. Makanya Nusron kebakaran jenggot ketika Cak Imin mau perbaiki," sindir Dita.
"Jadi bukan karena urusannya kartu itu di Kemnaker RI atau tidak. Kita katakan kalau bagus ya kita diteruskan, kalau kurang bagus ya harus diperbaiki dong. Presiden saja sudah keluarkan Peraturan Presiden 68/2022 tentang fungsi Kemnaker dalam, pelatihan. Tolong dibaca agar paham untuk Nusron. Tapi kalau cara pikirnya halu seperti Nusron, ya nggak bakal ada perbaikan sampai kiamat," tandasnya.
Sebelumnya diketahui Nusron menyindir Cak Imin terkait program Kartu Prakerja. Cak Imin sebelumnya menyebut Prakerja hanya menghasilkan orang untuk menonton YouTube.
Mohon maaf Cak Imin, kayaknya gagal paham model pembelajaran dan pelatihan terbaru yang efektif dan efisien," kata Nusron kepada wartawan, Jumat (8/12/2023).
Nusron meyebut program Prakerja mampu meningkatkan kemampuan dari pesertanya. Bahkan, lanjutnya, ada pihak yang mendapatkan penghargaan internasional dari pelatihan program tersebut.
"Program ini terbukti efektif telah berhasil memberikan skilling, up-skilling, re-skilling. Serta mendapatkan penghargaan internasional," ujar Kepala Bappilu Partai Golkar ini.
Ia kemudian menyinggung apakah pernyataan Cak Imin dikeluarkan lantaran program tersebut tak berada di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Nusron menilai jika program tersebut ditugaskan ke Kemnaker maka akan menimbulkan masalah.
"Mungkin Cak Imin berharap sejak awal program ini ada di Kemnaker yang Menterinya PKB. Oleh pemerintah dibuatkan unit khusus dibawa Kemenko Perekonomian," tutur Nusron.
"Karena masih ada isu governancy di dalam internal Kemnaker. Temuan BPK dan sorotan aparat hukum banyak. Kalau ditaruh di sana (Kemnaker) nanti masalah," pungkasnya.
(faa/iwd)