Acara konser yang digelar oleh Solidarity Bikers Indonesia (SBI) di Tugu Pahlawan Surabaya ternyata dihadiri Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Acara yang izin kegiatannya murni konser itu menjadi bernuansa kampanye partai politik.
Pantauan detikJatim, di sebelah traffic light depan Tugu Pahlawan ada sejumlah bendera PSI yang terpasang. Selain itu, di depan pintu masuk Tugu Pahlawan juga ada 2 baliho besar bergambar Kaesang sebagai ketua PSI dan anak bikers.
![]() |
Di lapangan Tugu Pahlawan sendiri juga terdapat sejumlah anak muda yang mengenakan kaos berwarna hitam bertuliskan dan berlambang PSI. Tentunya acara ini menimbulkan tanda tanya apakah ada unsur kampanye di Tugu Pahlawan?
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sekitar pukul 22.13 WIB, acara konser ditutup dan warga yang datang mulai meninggalkan tempat. Lantas bagaimana dengan perizinan acara yang telah masuk ke Pemkot Surabaya?
"Izinnya ke Disbudporapar acara bikers membuat konser. Saya dapat informasi ada dugaan atribut (partai)," kata Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga, serta Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya Wiwiek Widayati saat ditemui detikJatim di ruang kerjanya, Rabu (6/12/2023).
![]() |
Izin acara diajukan oleh Solidarity Bikers Indonesia kepada Disbudporapar pada Selasa (5/12) atau sehari sebelum acara. Disbudporapar pun memberikan izin karena di dalam surat izin itu tidak menyinggung adanya unsur kampanye maupun partai politik.
"Yang saya sampaikan, kami memberi izin bikers untuk konser. Malam ini ada laporan dugaan unsur politik. Kami klarifikasi bahwa tidak ada kampanye (pada izin) yang saya tahu bikers untuk konser," jelasnya. "Yang jelas tidak ada istilah atau partai dalam pengajuan izin. Murni konser solidaritas bikers."
Sebagai bentuk tindak lanjut atas dugaan penyalahgunaan perizinan itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bakesbangpol. Karena jika benar ada unsur politik di dalamnya, ranah penindakan ada pada Bawaslu, Disbudporapar hanya pemberi izin acara.
Ke depan, kata Wiwiek, pihaknya akan lebih detail melihat perizinan yang masuk. Khususnya tamu yang datang apakah ada unsur kampanye maupun unsur politik. Hal ini akan menjadi pertimbangan untuk pemberian izin acara.
![]() |
"Lebih detail lagi. Karena sudah masuk masa kampanye, lebih detail agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," pungkasnya.
(dpe/iwd)