.webp)
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro mengajak semua pihak untuk meningkatkan pengawasan partisipatif untuk mencegah penyebaran hoaks terkait Pemilu 2024. Terlebih kepada pers yang dinilai berperan penting dalam mengantisipasi hoaks.
Hal ini dikemukakan dalam kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Pengawasan Masa Kampanye Pemilu 2024, yang digelar di Ruang Media Center Bawaslu Kabupaten Bojonegoro.
Pada kegiatan tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Handoko Sosro Hadi Wijoyo menilai pentingnya peran pers pada masa pemilu ini. Ia pun menyebut perlunya diskusi bersama media dalam mengawal pemilu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Perlu diskusi bersama media dalam mengawal pemilu, sebab pers memiliki peran penting. Selain itu, penting diingat bahwa yang tidak bisa dihindari ialah hoaks. Para insan pers menjadi gerbang pertama untuk memfilternya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/12/2023).
Handoko melanjutkan, Bawaslu di masa kampanye membentuk tim fasilitasi (timfas). Tim ini bertugas jika masyarakat melihat pelanggaran pemilu khususnya siber, bisa melaporkan ke Bawaslu.
Selain itu, Bawaslu juga bekerja sama dengan Tim Cyber Polres dan Dinas Kominfo dalam menangani pelanggaran hoaks. Karena perlu adanya pengawasan konten di internet, khususnya di media sosial.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro Nanang Dwi Cahyono mengajak dan berharap dalam kegiatan ini, pers bisa mengolah produk berita yang baik sesuai aturan yang ada.
"Bagaimana produk jurnalistik dan persoalan bisnis tetap berjalan sinergi," sebutnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua PWI Muhammad Yazid dalam topik Pers dan Pengawasan Pemilu menjelaskan perlu adanya kontrol oleh media pers. Dia mengungkap ada tiga potensi kerawanan pemilu yang sudah dipetakan, yakni masyarakat terkelompok secara politik, perang informasi, serta maraknya hoax di medsos.
Masih dalam kesempatan sama, narasumber dari Jawa Pos Radar Bojonegoro M Suaeb menjelaskan penyebaran hoax disebabkan tidak adanya saring sebelum sharing.
"Mayoritas penyebarnya ialah ibu-ibu," ungkapnya.
Pihaknya pun menyampaikan kekuatan pers terletak pada konfirmasi. Artinya, setiap informasi yang didapatkan oleh pers harus rajin dikonfirmasi. Selain itu, penyelenggara pemerintah juga dinilai perlu untuk rajin melakukan klarifikasi.
(ncm/ega)
