.webp)
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro mengajak semua pihak untuk meningkatkan pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaan Pemilu 2024. Tidak hanya pemerintah dan masyarakat, tapi juga dibutuhkan peran media.
Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Handoko Sosro Hadi Wijoyo menekankan media memiliki peran penting dalam mengawal pemilu. Khususnya sebagai garda terdepan untuk mencegah dan memfilter penyebaran hoaks di masyarakat.
"Bawaslu di masa kampanye membentuk timfas atau tim fasilitasi. Tim ini bertugas jika masyarakat melihat pelanggaran pemilu khususnya cyber bisa melaporkan ke Bawaslu," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu dia sampaikan dalam kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Pengawasan Masa Kampanye Pemilu 2024 di Ruang Media Center Bawaslu Kabupaten Bojonegoro.
Dia menjelaskan Bawaslu juga menggandeng Tim Cyber Polres dan Dinas Kominfo dalam menangani pelanggaran hoaks. Hal ini mengingat perlunya pengawasan konten di internet, khususnya di media sosial.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro Nanang Dwi Cahyono mengajak pers mengolah produk berita yang baik sesuai aturan yang ada.
"Bagaimana produk jurnalistik dan persoalan bisnis tetap berjalan sinergi," tuturnya.
Sementara itu, Ketua PWI Muhammad Yazid dalam topik Pers dan Pengawasan Pemilu menjelaskan pentingnya kontrol oleh media pers. Yazid menjelaskan potensi kerawanan Pemilu 2024 sudah dipetakan. Adapun 3 di antaranya masyarakat terkelompok secara politik, perang informasi, serta maraknya hoaks di medsos
Di sisi lain, narasumber dari Jawa Pos Radar Bojonegoro M Suaeb menjelaskan penyebaran hoaks karena tidak ada filter penyaring berita sebelum disebarluaskan.
"Mayoritas penyebarnya ialah ibu-ibu," ungkapnya.
Pihaknya berpesan kekuatan pers terletak pada konfirmasi. Sehingga setiap mendapatkan kiriman berita, harus rajin konfirmasi. Penyelenggara pemerintah pun juga perlu untuk rajin klarifikasi.
(akn/ega)
