.webp)
Dampak positif digitalisasi tidak hanya dirasakan internal Pemkot Mojokerto, tapi juga masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Digitalisasi dan inovasi menghasilkan layanan publik yang lebih mudah, cepat, efektif, dan efisien.
Seperti yang dirasakan Rochmat Yusuf Hidayat, warga Kelurahan Kauman, Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Ia beberapa kali memanfaatkan aplikasi Curhat Ning Ita untuk mengadukan beberapa persoalan. Mulai dari tetangganya sakit setelah vaksin COVID-19, lampu PJU mati, hingga pendangkalan sungai.
"Respons admin Curhat Ning Ita sangat cepat. Pengaduan saya langsung diteruskan ke dinas terkait," kata Yusuf kepada detikJatim, Kamis (23/11/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Digitalisasi dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) juga dirasakan betul manfaatnya oleh Yusuf. Kini, ia bisa lebih cepat membayar pajak untuk pendapatan asli daerah (PAD) Pemkot Mojokerto itu secara online. Sehingga, tak perlu wira-wiri ke kantor pendapatan daerah.
"Saya biasa bayar PBB secara online di minimarket. Sehingga lebih cepat dan mudah," terangnya.
Inovasi dan digitalisasi di bidang layanan perizinan juga dilakukan Pemkot Mojokerto. Yaitu dengan membuat aplikasi Sistem Informasi Perizinan Kota Mojokerto (Simojo). Aplikasi ini membuat pengurusan izin usaha, reklame, neon boks, dan lainnya menjadi lebih mudah serta cepat.
Seperti yang dirasakan Andy Yuwono, pengusaha asal Magersari, Kota Mojokerto. Ia pernah menggunakan aplikasi Simojo untuk mengurus izin neon boks di depan kantornya. Menurutnya, proses izin neon boks menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien karena semuanya secara online.
"Semua dokumen yang disyaratkan saya unggah di aplikasi Simojo. Kemudian ada survei dari petugas perizinan. Ketika izin keluar juga bisa diakses online atau diambil di kantor perizinan," ungkapnya.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menjelaskan, digitalisasi pemerintahan dikerjakan bertahap sejak 2008. Mulai dari jaringan komunikasi intranet dan internet di 32 instansi dan 18 kelurahan dengan kecepatan 30-100 Mbps.
Bahkan, kecepatan jaringan intranet bisa mencapai 300 Mbps di setiap instansi. Sedangkan untuk masyarakat, pihaknya menyediakan wifi gratis di 280 titik.
"Dalam mendukung digitalisasi pemerintahan, infrastruktur jaringan yang dibangun oleh pihak swasta dalam hal ini ISP telah mencakup 100% wilayah di Kota Mojokerto, sehingga tidak ada wilayah blank spot di Kota Mojokerto," jelasnya.
Selain itu, lanjut Ika, saat ini Pemkot Mojokerto mempunyai pusat data berupa 11 server fisik dan 40 server virtual. Server-server yang dikelola Dinas Kominfo tersebut sudah terintegrasi dengan Pusat Data Nasional (PDN).
Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur digital setidaknya menelan anggaran Rp 1,8 miliar tahun 2020, Rp 2,53 miliar tahun 2021, Rp 2,67 miliar tahun 2022, serta Rp 3,3 miliar tahun 2023.
"Fokus kami mempermudah masyarakat dalam mengakses aplikasi dengan cara penyatuan dan integrasi aplikasi layanan publik dan layanan Pemerintah Kota Mojokerto," cetusnya.
Digitalisasi pemerintahan di Kota Mojokerto membawa perubahan besar. Sebab sebelum digitalisasi dikerjakan, pelayanan secara manual sehingga tidak efisien, layanan publik masih terpisah-pisah di instansi pengampu, kurang transparan, dan sulit diakses baik dalam waktu pelayanan maupun biaya pelayanan.
Juga pengelolaan data tersebar dan dapat terjadi duplikasi data sehingga sulit didapatkan data yang valid. Termasuk keterbatasan monitoring dan evaluasi dalam keuangan dan pembangunan daerah, serta membutuhkan waktu dalam pengambilan keputusan.
Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita ini menuturkan, Pemkot Mojokerto kini mengoperasikan 40 aplikasi untuk internal pemerintahan. Terdiri dari sembilan aplikasi karya sendiri dan 31 aplikasi milik pemerintah pusat yang digunakan organisasi perangkat daerah (OPD).
Sedangkan aplikasi untuk layanan publik mencapai 36 aplikasi. Terdiri dari 27 aplikasi buatan sendiri dan sembilan aplikasi milik kementerian yang dimanfaatkan OPD.
"Aplikasi yang paling besar output-nya antara lain Gerbang Layanan Terintegrasi Bidang Kesehatan (Gayatri), Curhat Ning Ita, dan Simojo," ungkapnya.
Digitalisasi pemerintahan yang terus dikerjakan, tambah Ning Ita, juga berdampak positif terhadap banyak aspek. Seperti naiknya indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), dari 2,92 tahun 2021 menjadi 3,32 tahun 2022 dengan predikat baik, opini WTP sembilan kali beruntun dari BPK, naiknya nilai SAKIP dari 67,64 tahun 2021 menjadi 68,1 tahun 2022.
Realisasi investasi di Kota Mojokerto juga terdongkrak, yakni dari Rp 154 miliar tahun 2022 menjadi Rp 391 miliar pada triwulan ketiga 2023. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 77,14 tahun 2018 mencapai 79,32 tahun 2022.
Sedangkan angka kemiskinan berhasil ditekan dari 6,39 persen tahun 2021 menjadi 5,98 persen tahun 2022. Begitu juga dengan angka balita stunting turun dari 4,84 persen tahun 2021 menjadi 3,12 persen tahun 2022.
"Meningkatnya capaian SPM bidang kesehatan dari 95,7% tahun 2021 menjadi 97,8% tahun 2022. Meningkatnya SPM bidang pendidikan dari 97,2% tahun 2021 menjadi 99,8% tahun 2022. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat," tandasnya.
detikJatim Awards merupakan ajang penghargaan yang digelar detikJatim sebagai apresiasi kepada para tokoh, komunitas, hingga pemerintah daerah di Jawa Timur atas capaian kinerja dan sumbangsihnya kepada masyarakat. Dasar penghargaan dinilai oleh Tim Asesmen berdasarkan beberapa indikator keberhasilan program dan aksi nyata yang telah dilakukan. Nantikan edisi perdana detikJatim Awards yang bakal diselenggarakan di Singhasari Resort Kota Batu, Senin, 27 November 2023.
(irb/dte)
