.webp)
Ratusan korban lumpur Lapindo asal Desa Ronokenongo, Kecamatan Porong, Sidoarjo akhirnya bisa bernapas lega. Pasalnya, mereka menerima sertifikat secara gratis dari Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN).
Penyerahan sertifikat dilakukan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto secara simbolis. Sedangkan jumlah penerima tercatat ada 650 warga.
Hadi mengatakan hampir 15 tahun warga korban lumpur Lapindo ini tidak memiliki kejelasan sertifikat hak atas tanahnya. Untuk itu, pihaknya melakukan penyerahan awal secara simbolis sebanyak 50 dari total yakni 650 sertifikat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hari ini saya serahkan sertifikat secara door to door, sebanyak 50 sertifikat semuanya saya tanya rata-rata gratis," kata Hadir di Desa Renojoyo, Kamis (23/11/2023).
Hadi menjelaskan, meskipun, terdapat lima keluarga yang membayar sesuai dengan pendapatan negara bukan pajak. Hal tersebut digunakan untuk pengukuran, biaya panitia dan biaya pendaftaran. Total biaya yang dikeluarkan sebanyak kurang lebih dari Rp 600 ribu rupiah.
"Rata-rata semuanya gratis, termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) digratiskan oleh Pemerintah Daerah (Pemda)," jelas Hadi.
Hadi berpesan, jika dalam proses sertifikasi tanah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan agar segera dilaporkan. Laporan tersebut dapat disampaikan ke kepala kantor pertanahan, dibantu oleh Kapolres dan Dandim.
"Saya sudah perintahkan kepada Kapolres dan Dandim untuk membantu, memberantas mafia tanah," terang Hadi.
Hadi menambahkan permasalahan sertifikat korban lumpur Lapindo harus tuntas. Pihaknya juga menjamin tak ada mafia tanah yang bermain-main dengan permasalahan sertifikat para korban Lapindo.
"Saya yakinkan tidak ada mafia tanah yang bermain pada korban lumpur lapindo, dan hari ini sudah saya serahkan," tegasnya.
Sementara itu, Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor mengatakan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo ingin memastikan posisi ketidakjelasan sertifikat tanah yang sudah terlampau lama. Sehingga ia bersyukur pada hari ini semuanya telah jelas.
"Beliau (Hadi Tjajanto) sangat semangat sekali, ingin memastikan akan kehadiran pemerintah kepada masyarakat yang sedang terkena bencana dan kemudian mendapatkan kepastiannya," terangnya.
Gus Muhdlor menambahkan permasalahan tanah korban lumpur Lapindo di Sidoarjo kini hanya menyisakan 8 orang. Saat ini, pihaknya tengah mencari alamat dan ahli warisnya untuk diselesaikan.
"Saat ini tinggal delapan orang yang akan kami tuntaskan, tapi ngapunten (mohon maaf) dicari alamatnya belum ketemu, ahli warisnya juga belum ketemu dan ini masih proses," ucapnya.
Sementara itu Pitanto (62) salah satu warga korban lumpur mengaku bahagia setelah menerima sertifikat secara gratis dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto.
"Kami menunggu sertifikat tanah atas nama hak milik pribadi ini selama 15 tahun. Bersyukur setelah 15 tahun menunggu hari ini akhirnya datang juga," kata Pitanto.
"Hari ini kami sangat bahagia dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Atas penerbitan sertifikat warga korban Lumpur," tandas Pitanto.
(abq/fat)
