.webp)
Persoalan bangunan kampus Politeknik Kota Malang (Poltekom) yang terbengkalai dan hak-hak mahasiswa hingga dosen tidak terpenuhi mulai menjadi perhatian masyarakat. Bahkan, Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat telah mendengar terkait persoalan tersebut.
"Jadi kemarin saat kami ada event di dekat sana akhirnya kami tahu, saya juga baru tahu. Itu (persoalan) kan antara yayasan dan mahasiswa," ujar Wahyu saat ditemui awak media usai rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Malang pada Rabu (22/11/2023).
Terkait dengan persoalan Poltekom, Wahyu meminta agar pihak terkait baik Yayasan maupun Direksi kampus segera menyelesaikannya. Ketika persoalan itu tidak kunjung menemui solusi maka Pemkot Malang akan ikut turun tangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu kan masalah internal kampus, ya selesaikan dulu. Kalau gak bisa selesai, baru kami turun," ungkapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, awal mencuat persoalan Poltekom tersebut ketika beragam spanduk memenuhi kampus di Jalan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Di spanduk tersebut berisikan beragam keluhan hingga kecaman terhadap pihak kampus.
Isi keluhan dan kecaman dalam spanduk tersebut antara lain "Hak dosen aja gak terpenuhi apalagi hak mahasiswa," "Katanya kota pendidikan tapi kampus kami hancur kok dibiarkan," "Dimana Direktur dan Wakil Direktur??? Gak butuh janji butuhnya bukti," "Reformasi Yayasan #Yayasan out Rektor IKIP Budi Utomo kian eksis poltekom makin miris," "Terlalu sibuk berpolitik, sampai lupa ngurusi politeknik".
Salah satu mahasiswa Poltekom, Mahbub Ubaidilah mengatakan pemasangan spanduk ini merupakan ungkapan keluhan dan keresahan dari para mahasiswa yang selama ini merasa hak-hak mereka tidak dipenuhi oleh kampus. Salah satunya mendapat hak pembelajaran secara optimal.
Selain itu, kondisi kampus yang tidak terawat dan terlihat terbengkalai turut menjadi keluhan dari para mahasiswa. Pasanya, setiap mahasiswa selama ini sudah memenuhi kewajibannya untuk membayar uang semesteran mulai dari Rp 3 juta sampai Rp 7 juta.
Keluhan dan kecaman itu tidak hanya dari para mahasiswa, melainkan juga dari para dosen yang selama ini juga mengaku tidak mendapatkan hak mereka secara penuh. Mereka dituntut untuk mengajar kuliah dengan hanya dibayar Rp 1 juta perbulan. Padahal gaji yang seharusnya didapat sekitar Rp 3 juta.
Salah satu dosen Poltekom prodi Teknik Mekatronika Panji Peksi Branjangan, MT (40) menyampaikan, telah di gaji Rp 1 juta sejak April 2020 hingga saar ini. Para dosen pun hanya mendapat janji-janji manis dari pihak direksi kampus ketika menanyakan soal sisa gaji yang belum dibayarkan kepada mereka.
(abq/iwd)
