.webp)
Adapun acara tersebut berlangsung dalam Peresmian Bersama MPP dan peluncuran JIPPNas di Hotel Bidakara. Selain Kabupaten Sidoarjo, terdapat 9 daerah lainnya yang juga meraih anugerah MPP terbaik kategori prima, di antaranya Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Badung, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Magetan, Kota Bandung, Kota Pekanbaru dan Kota Surabaya.
Atas capaian ini, Ahmad Muhdlor mengapresiasi kinerja jajarannya, terutama tim yang dibentuk untuk mengawal inovasi pelayanan publik dengan mendampingi OPD. Menurutnya upaya tersebut guna meningkatkan pelayanan terpadu di MPP Sidoarjo Jalan Lingkar Timur.
"Saat ini di MPP ada 24 instansi yang bergabung dengan 142 jenis layanan. Kualitas layanan terus kita dorong, terus dievaluasi dan dibenahi agar lebih baik lagi melayani masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (21/11/2023).
Gus Muhdlor mengatakan OPD yang terus didorong dalam pelayanan publik, salah satunya DPMTSP. Instansi ini bertugas untuk mengelola MPP, melayani perizinan usaha dan penanaman modal. Kemudian Disdukcapil yang melayani administrasi kependudukan, serta BPPD yang melayani pembayaran pajak daerah seperti PBB dan pajak usaha.
"Ketiga OPD ini pelayanan publiknya harus prima. Oleh karena itu tidak ada kata berhenti dalam berinovasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan harus humanis, dinamis dan cepat," katanya.
Gus Muhdlor menegaskan dirinya tidak lantas berpuas diri dengan capain tersebut. Pihaknya akan terus mendorong pelayanan di setiap instansi sehingga berdampak pada kepuasan masyarakat.
Dia mencontohkan pelayanan kesehatan di RSUD yang dimiliki Sidoarjo, yang kini sudah naik kelas menjadi tipe A. Kabupaten Sidoarjo menjadi satu-satunya yang memiliki rumah sakit kelas A.
Dia menekankan peningkatan pelayanan kesehatan juga menjadi perhatian Pemkab Sidoarjo. Gus Muhdlor menyebut saat ini Sidoarjo memiliki 30 puskesmas yang tersebar di 18 kecamatan. Pihaknya pun mendorong Dinas Kesehatan terus membenahi pelayanan di setiap puskesmas.
"Layanan kesehatan, rumah sakit, puskesmas harus lebih baik setiap harinya, petugasnya harus ramah. Kita juga mendorong pelayanan publik di kelurahan dan di kantor desa lebih baik lagi karena itu adalah ujung tombak pelayanan kependudukan. Kita sudah punya aplikasi Sipraja untuk kemudahan layanan kependudukan, aplikasi yang terus kita update dan dikembangkan jenis layanannya untuk memberikan kecepatan layanan dan kemudahan lewat layanan online," tuturnya.
Sementara itu, Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan apresiasinya kepada pimpinan lembaga dan kepala daerah atas capaiannya dalam meningkatkan pelayanan publik dan inovasinya.
"Inovasi dan pelayanan publik yang terbaik harus diapresiasi. Hari ini Bapak-Ibu diapresiasi termasuk para Kepala Daerah yang mempunyai semangat membuat pelayanan publik lebih baik," ujar Anas.
Anas membeberkan saat ini total sudah ada 175 MPP di seluruh Indonesia. Menurutnya ini adalah progres yang sangat baik. Khususnya dalam melaksanakan pelayanan untuk masyarakat.
Sementara itu Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN RB Diah Natalisa menekankan perlu dukungan berbagai pihak agar pelayanan publik yang berkualitas dapat terwujud.
"Pelayanan publik yang berkualitas dan berdampak tidak bisa dikerjakan secara mandiri. Perlu kolaborasi dengan stakeholder, melibatkan akademisi, mitra pembangunan, BUMN, praktisi dan juga internal pemerintah," jelas Diah Natalisa.
(akn/ega)
