.webp)
Konflik internal PDI Perjuangan (PDIP) menyeruak menjelang gelaran pilpres tahun 2024. Sebab, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Sampai dengan KPU menetapkan Gibran sebagai cawapres dari Prabowo, belum ada sikap tegas dari PDIP terkait status wali kota Solo itu di partai.
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra yang juga mantan Ketua PDIP Ponorogo Supriyanto menyebut, PDIP masih sangat berhati-hati terkait dilema Gibran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"PDIP terlihat sangat hati-hati menyikapi dinamika politik terkini. Terkesan posisi keanggotaan Gibran 'digantung', belum ada sikap tegas dari induk partainya. Bahkan perlakuan PDIP terhadap Gibran sangat berbeda dibanding kepada Budiman Sudjatmiko, yang kita ketahui bersama dipecat setelah melakukan deklarasi dukungan kepada Prabowo," ujar Supriyanto di sela kunjungan kerjanya di Surabaya, Selasa (14/11/2023).
Ketua DPC Gerindra Ponorogo ini menduga PDIP masih mengkalkulasi secara cermat dampak elektoral, sebelum memutuskan status keanggotaan Gibran di partai.
Supriyanto memberi saran ke PDIP untuk meredakan konflik internal agar partai berlambang banteng tersebut segera mengambil kebijakan yang bersifat lebih taktis, strategis, dan kompromistis pada Pilpres 2024.
"Berikan dukungan kepada Ganjar dan Gibran pada pilpres 2024, secara proporsional. Maksudnya, PDIP mendukung Ganjar sebagai calon presiden, dan mendukung Gibran sebagai calon wakil presiden, dengan pasangan masing masing," bebernya.
Menurutnya, dengan strategi ini, PDIP memberikan kebebasan kepada kader partai untuk memilih Gibran atau Ganjar. Sebab, keduanya adalah kader terbaik partai.
"Strategi ini memang tidak lazim, bahkan terkesan kontroversi untuk partai politik, namun untuk menjaga keutuhan partai, cara ini bisa dipertimbangkan," ujarnya.
Anggota Komisi II DPR RI ini mengatakan, ada beberapa alasan yang cukup mendasar terkait usulannya tersebut. Salah satunya karena pilpres dan pileg dilaksanakan secara serentak, sehingga perlu menjaga partai tetap kondusif.
"Mempertimbangkan coattail effect. Artinya capres atau cawapres, bisa berdampak positif atau negatif pada hasil pileg," terangnya.
Mantan Ketua DPRD Ponorogo ini juga menyebut, jika PDIP legowo terkait polemik Gibran, justru bisa memperbesar peluang partai tersebut meraih hattrick kemenangan alias menang 3 kali dalam pilpres.
"Jika PDIP mendukung Ganjar-Mahfud dan juga mendukung Gibran sebagai cawapres dari Prabowo, maka peluang PDIP menang pilpres adalah 2/3 atau 66 persen," tegasnya.
Kalau hanya mendukung Ganjar, menurut Supriyanto, peluang menangnya menjadi mengecil yaitu 1/3 alias 33 persen.
"Karena Pilpres diikuti 3 paslon, yaitu Prabowo-Gibran, Ganjar-Mahfud, Anies-Cak Imin," imbuhnya.
Sementara itu, jika mengacu rilis survei dari beberapa lembaga survei akhir-akhir ini, Prabowo mempunyai elektabilitas tertinggi, diikuti Ganjar, dan Anies. "Sehingga peluang Prabowo-Gibran menang cukup besar," tambahnya..
Dirinya juga menyinggung konflik internal di PDIP pada Pilkada Bupati Tulungagung tahun 2013. Di mana kala itu anggota DPRD Jatim PDIP, Syahri Mulyo maju bupati diusung oleh gabungan partai yaitu PKNU, Patriot, PDP, dan akhirnya Syahri dipecat dari anggota DPRD.
"Di luar dugaan ternyata Syahri menang Pilkada Tulungagung. Memasuki masa jabatan bupati periode kedua, Syahri maju Pilkada lagi tahun 2018, dan ternyata diusung, dan direkomendasikan oleh PDIP. Ini merupakan bukti bahwa partai terkadang harus mengambil kebijakan yang sifatnya lebih taktis, strategis, kompromistis, dan realitis," katanya.
"Artinya orang yang pernah diberhentikan oleh PDIP, ternyata direkomendasi untuk maju bupati pada waktu berikutnya," pungkasnya.
(hil/dte)
