.webp)
Pemkab Blitar menggelar literasi keuangan dengan audience ASN, khususnya guru. Literasi ini ditujukan karena ratusan guru masih terjerat pinjaman online (Pinjol).
Data tersebut terungkap saat Pemkab Blitar bersama BUMD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Hambangun Arta Selaras (BPR HAS) dan OJK Kediri menggelar literasi keuangan. Diketahui dari ribuan debitur yang mengajukan kredit ke BPR HAS, hampir separuhnya merupakan ASN PPPK guru. Mereka menjaminkan SK pengangkatan PPPK dari Bupati Blitar agar kredit yang diajukan cair.
Namun masalah timbul, ketika ratusan calon debitur dari ASN PPPK guru, ternyata terjerat pinjol dan paylater. Direktur Utama BPR HAS, Sahrial Amri mengungkapkan fakta itu ketika dilakukan pengecekan menggunakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) milik OJK.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dari pengecekan itu diketahui ratusan ASN PPPK guru di sini memiliki riwayat pinjol maupun paylater yang sudah lama tidak terbayar. Dari sebagian kasus ini diketahui, pinjol ini tidak hanya untuk diri mereka pribadi. Namun ada pengakuan, identitasnya di gunakan oleh orang lain seperti temannya untuk pinjam di aplikasi kredit online tersebut," kata Sahrial saat dikonfirmasi, Selasa (9/10/2023).
Sahrial menambahkan, sistem pinjaman online biasanya akan menutup akses saar terjadi tunggakan pembayaran lebih 3 bulan. Hal ini juga yang mengakibatkan para debitur yang berniat melunasi pinjamannya, namun tidak mendapatkan akses.
Padahal, aplikasi online itu kebanyakan tidak diketahui alamat kantor resminya. Bahkan nomer telepon penagih selalu berganti-ganti.
Informasi yang dihimpun detikJatim, PPPK guru di Kabupaten Blitar mendapat gaji pokok sebesar Rp 2,9 juta per bulan. Kemudian ditambah beragam tunjangan, hingga bagi PPPK single akan menerima gaji bersih Rp 3,1 juta dan sekitar Rp 3,8 juta bagi yang sudah berkeluarga dengan satu anak. Selain itu, semua PPPK guru juga akan mendapatkan gaji ke13 dan 14 per tahun.
Tidak hanya gaji tersebut yang mereka terima. Namun bagi PPPK guru yang sudah bersertifikasi, mereka juga akan mendapatkan uang sertifikasi yang cair per 3 bulan sekali dengan jumlah total Rp 8,7 juta.
"Kalau yang SKnya dijadikan jaminan, itu berarti angkatan sebelum 2023. Karena yang tahun ini, SKnya belum turun. PPPK guru yang sebelum tahun 2023 itu kan menjadi tenaga honorer puluhan tahun. Mungkin untuk menutup kebutuhan waktu jadi honorer itu. Mungkin juga buat biaya pendidikan anak kan sekarang mahal," kata seorang ASN PPPK guru, Sri Haryati.
Bupati Blitar Rini Syarifah mengaku sangat prihatin dengan fakta yang terungkap ini. Untuk itulah literasi keuangan ini diberikan kepada ASN PPPK guru. Dan akan diperluas kepada seluruh ASN di jajaran Pemkab Blitar.
"Kami ingin sosialisasikan, bahwa Pemkab Blitar juga punya badan usaha yang bisa mensuport kebutuhan kredit bagi semua ASN. Saya sangat prihatin banyak guru terutama yang sampai terjerat pinjol , sehingga mereka susah untuk mendapatkan pinjaman yang legal jadinya," pungkasnya.
(hil/fat)
