.webp)
Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama TPAD Pemkab Bojonegoro dan kepala desa (kades) terkait dana desa berakhir deadlock. Puluhan perwakilan kades yang mengikuti rapat tersebut mengaku kecewa.
Mereka yang telah lama menunggu di sekitar pintu masuk ruangan sontak melampiaskan kekesalannya. Bahkan, salah satu kades menendang kursi lipat hingga menimbulkan suara cukup keras. Suasana sempat tegang meski rapat sudah selesai dan ditunda Rabu (20/9/2023) pagi.
Ketegangan berawal saat Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga menjelaskan kepada anggota dewan terkait data desa yang belum menerima dana Bantuan Khusus Desa (BKD). Dinas PU Bina Marga menyebut hanya ada lima desa dari total 419 desa yang belum pernah menerima program BKD sejak 2021.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kelima desa tersebut di antaranya Desa Kepoh Kidul, Bondol, Pelem, dan Ngasinan.
"Ada lima desa yang belum pernah terima BKD," tutur Kadis PU Bina Marga Retno, Selasa (19/9/2023).
Hal ini pun memicu kekecewaan para kades yang menghadiri rapat. Rapat yang berlangsung satu jam mulai pukul 23.00 WIB hingga tengah malam 00.00 WIB itu akhirnya ditutup oleh ketua pimpinan sidang Abdullah Umar.
Asosiasi Kepala Desa (AKD) yang dimotori Sudawam mengaku akan kembali datang pada Rabu pagi. Ia bahkan menyebut akan mengerahkan jumlah yang lebih besar karena pembahasan tuntutan para kades belum terakomodasi dengan baik.
Sementara itu, anggota Banggar DPRD Bojonegoro Ali Huda memberikan kritikan pedas. Ia menyoroti durasi rapat yang berlangsung semalam. Ali Huda juga meminta anggaran BKD dibagi rata atau ditunda setelah tahun politik.
"Sebaiknya dilakukan setelah tahun politik saja karena rawan sebentar lagi tahun politik,"ujarnya.
(irb/dte)
