.webp)
Dalam pertemuan itu, mereka menyampaikan lima poin tuntutan yang harus dibahas dan direalisasikan oleh DPRD dan Pemkab Bojonegoro. Salah satu tuntutan yakni merealisasikan dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2022, sebesar 12,5 persen yang baru dibayarkan 10 persen oleh Pemkab Bojonegoro.
Mereka juga mendesak untuk program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKK) P-APBD TA 2023 bisa proporsional dan memberikan nilai yang sama kepada 419 desa.
Selain itu, proses untuk pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak menggunakan dasar dan dikaitkan dengan kinerja dalam pemungutan dan atau penagihan pajak bumi dan bangunan (PBB).
Para kades juga menuntut kenaikan nilai ADD yang awalnya diberikan minimal 12,5 persen, meminta penambahan sebesar 20 persen karena penerimaan dana bagi hasil (DBH) Migas naik nilainya.
Untuk tuntutan yang terakhir segera diberikan mobil siaga kepada 36 desa yang hingga saat ini belum mendapatkan jatahnya. Mereka berharap melalui aspirasi yang disampaikan kepada anggota dewan, Pemkab dapatnya segera merealisasikannya melalui anggaran di P-APBD 2023, atau APBD pada 2024 nanti.
kades Pelem, Sudawam selaku ketua AKD Bojonegoro meminta kepada eksekutif dan legislatif segera mengakomodir tuntutan ini karena demi kepentingan masyarakat Bojonegoro. pihaknya bersama para anggotanya akan mengawal permasalahan ini hingga tuntas.
"Yang pasti dari poin-poin yang telah menjadi kesepakatan bersama kades sudah kami sampaikan. Dan mulai saat ini dan malam nanti, seluruh kepala desa di kabupaten Bojonegoro akan mengawal. Entah nanti hasilnya bagaimana deadlock apa tidak, akan kami kawal demi kepentingan masyarakat Bojonegoro," tutur Sudawam, Selasa (19/9/2023).
Pantauan detikJatim, hingga jelang malam ini, para kades masih terlihat bersantai di gedung dewan. Sementara pimpinan dewan yang hadir menemui perwakilan para kades di Bojonegoro belum bisa dikonfirmasi terkait tuntutan ini.
(abq/iwd)
