.webp)
Aksi demo mahasiswa PMII cabang Tuban berlangsung pukul 12.00 WIB di depan pintu gerbang Kantor Bupati. Demo itu sempat diwarnai aksi saling dorong dengan petugas kepolisian.
Para aktivis mahasiswa itu berupaya merangsek masuk ke kantor bupati meski pintu gerbang itu telah dijaga aparat kepolisian. Penyebabnya, mereka kecewa karena tidak ditemui Bupati Aditya Halindra Faridzky.
Pantauan detikJatim para aktivis PMII itu 2 kali mencoba merangsek tetapi gagal. Mereka akhirnya memilih melanjutkan demo di kantor DPRD Tuban dengan mengendarai motor dan mobil sound sistem dengan pengawalan aparat polisi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tiba di depan kantor DPRD Tuban, para aktivis ini berorasi dan sempat kembali bersitegang dengan aparat polisi yang berjaga karena beberapa mahasiswa mencoba menghadang mobil pelat merah yang hendak keluar dari gedung DPRD.
Kapolres Tuban AKBP Suryono yang berada di lokasi unjuk rasa menyayangkan terjadinya keributan yang mewarnai aksi unjuk rasa aktivis PMII Cabang Tuban baik di kantor bupati maupun di DPRD Tuban.
"Silakan menyampaikan aspirasi sesuai ketentuan aturan dan undang undang, karena memang semua sudah diatur. Nah Kalau melanggar ketentuan, yang pasti akan kami tertibkan. Kalau hanya dorong-dorongan wis biasa lah," kata Kapolres, Rabu (16/8/2023).
Dia menambahkan bahwa pihaknya sudah berupaya menjembatani keinginan mahasiswa yang hendak bertemu dengan menghubungi kedua belah pihak. Baik Bupati Lindra maupun pihak Korlap aksi unjuk rasa.
"Sudah kami jembatani sebenarnya. Tadi saya sudah telepon korlap, Pak Bupati juga sudah saya telepon. Mereka ngotot pingin ketemu bupati padahal masih ada (rapat) paripurna," ujar Kapolres Suryono.
Sementara itu, Ketua PC PMII mengaku ada sejumlah kader yang mengalami luka akibat tindakan represif aparat yang bertugas dalam aksi unjuk rasa di kantor DPRD.
"Kami mengabarkan adanya tindakan represif dari polisi dan OPD lainnya. Ada 3 atau 4 kader yang mengalami luka dan depresi," ujar Ketua PC PMII Tuban, Adib Arrohman.
Demo mahasiswa ini untuk menyampaikan kritik kepada Bupati Lindra yang dianggap gagal melakukan program nyata yang bisa mengurangi angka kemiskinan, stunting, hingga masih adanya pungli di dunia pendidikan.
(dpe/iwd)
