.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa dirinya tak memiliki wewenang menentukan capres-cawapres di Pilpres 2024. Sebab, ia bukan ketua umum partai politik.
Hal ini diungkapkan Jokowi dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPD RI. Jokowi menyebut, urusan capres dan cawapres merupakan domain partai politik dan gabungan partai politik.
"Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu partai politik dan koalisi partai politik," kata Jokowi dikutip dari detikNews, Rabu (16/9/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi mengatakan, urusan politik pencalonan bukan urusan dirinya, meskipun ia menyadari selalu dijadikan tameng oleh sejumlah pihak.
"Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah. Walaupun saya paham sudah menjadi nasib seorang presiden untuk dijadikan 'paten-patenan' dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng," ujar Jokowi.
Tak hanya itu, Jokowi juga mengungkit tren di kalangan politik soal 'arahan Pak Lurah'. Jokowi baru mengetahui bahwa 'Pak Lurah' itu adalah kode.
"Saya sempat mikir, siapa 'Pak Lurah' ini. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu, yang dimaksud Pak Lurah itu ternyata saya. Ya saya jawab saja: Saya bukan lurah. Saya Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu, kode," ujar Jokowi.
Jokowi lalu menegaskan dirinya bukanlah lurah. Dia mengatakan dirinya Presiden Republik Indonesia. "Ya saya jawab saja, saya bukan lurah, saya adalah Presiden Republik Indonesia," tegasnya.
Jokowi juga berbicara tentang lurah ternyata kode. Meski begitu, Jokowi menegaskan dirinya bukan ketum parpol dan bukan juga yang menentukan capres-cawapres pada 2024.
"Ternyata Pak Lurah itu kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin katakan itu bukan wewenang saya," jelasnya.
(hil/dte)
