.webp)
Banyaknya kasus titip KK, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi akan mengubah sistem pemberian bantuan yang menggunakan dana APBD. Sebelumnya, bantuan diberikan berdasarkan KTP, namun kini juga dilihat dari KK.
Nantinya, akan ada aplikasi yang bisa melihat alamat warga tersebut dari KTP. Kemudian, di sana akan terlihat pula alamat di dalam KK berisikan anggota keluarga atau keluarga lain yang titip.
"Tetap pakai KTP Surabaya, tapi akan ada tempat yang bisa dilihat semua orang (aplikasi) bahwa KTP-nya memang Surabaya tetapi nunut, ada KTP Surabaya tapi tidak ada, itu nanti bisa saling lihat, semua bisa koreksi, tidak saling menyalahkan. KTP Surabaya tapi belum dapat, wong belum 5 tahun," kata Eri saat ditemui detikJatim di Balai Kota, Senin (7/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Aplikasi itu dibangun menggandeng Dirjen Dukcapil Kemendagri. Bahkan, hari ini tim Diskominfo sudah berangkat ke Dirjen Dukcapil di Jakarta untuk mempersiapkan aplikasi yang bakal diluncurkan di Hari Kemerdekaan atau 17 Agustus 2023.
Eri menegaskan, jika diketahui ada yang titip KK, maka bantuan yang diberikan bukan dari Pemkot Surabaya melainkan dari pemilik alamat yang bersedia KK-nya dimasuki anggota keluarga lain.
"Yang nunut nggak diberi bantuan, tapi yang memberi bantuan adalah yang dinunuti alamat. Ada tulisan family line. Boleh nunut, tapi nggak boleh minta bantuan. Tapi kalau dia minta bantuan berarti ngajak keluarganya semua masuk Surabaya. Lah warga Surabaya bagaimana?" Jelasnya.
Menurutnya, hal ini diperbolehkan oleh Dispendukcapil karena sudah menjadi kewenangan daerah. Sehingga pemberian bantuan benar-benar menyasar warga asli Surabaya yang membutuhkan.
"Maka yang dinunuti berarti harus memberikan bantuan kalau orang ini butuh bantuan. Kalau KTP saja, wong Suroboyo pasti curiga, terus nanti ada yang diviralkan dan ternyata KK nunut. Jadi bisa dilihat orang Surabaya nggak dapat bantuan itu nunut atau tidak. Kita kasih tempat sendiri," ujarnya.
Kebijakan baru ini juga akan dimasukkan ke dalam Perwali. Kemudian, pemilik alamat atau KK juga akan membuat surat pernyataan sebab akan diberikan dan masuk dalam SOP Dispendukcapil.
"Tanda tangan untuk penanggungjawab pindah KK. Itu sudah sosialisasi di bulan September, ada Perwali-nya. Sosialisasi ke lurah dan camat yang kita lakukan di 17 Agustus ini kan hari merdeka kemiskinan, perbudakan, dan pinjam alamat," pungkasnya.
(dpe/fat)
