.webp)
Fraksi Gerindra DPRD Jatim menegaskan komitmennya untuk mendukung Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam upaya pengentasan kemiskinan. Sikap dukungan itu nantinya akan dirumuskan dalam penyusunan APBD tahun 2024.
Dalam rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (T-APD) dan Badan Anggaran DPRD Jatim, Fraksi Gerindra mengungkapkan perhatian khusus terhadap masalah kemiskinan yang masih tinggi di provinsi tersebut.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim, Muhammad Fawait menjelaskan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang diajukan oleh eksekutif menunjukkan proyeksi belanja daerah sebesar Rp 31.061.239.405.134.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, Fawait menyebut pendapatan daerah hanya mencapai Rp 28.914.382.132.277. Terdapat defisit sebesar Rp 2.156.033.895.097.
"Kami berkomitmen untuk membantu Gubernur dalam memecahkan permasalahan kemiskinan di Jatim. Meskipun pertumbuhan ekonomi di wilayah ini melebihi nasional, angka kemiskinan yang masih tinggi merupakan PR yang harus kita pecahkan bersama," ujar Fawait saat dikonfirmasi detikJatim, Selasa (1/8/2023).
Politikus yang akrab disapa Gus Fawait ini menegaskan Fraksi Gerindra meminta eksekutif harus memahami dalam membuat kebijakan. Sebab, ini merupakan tahun terakhir Khofifah menjabat di periode pertama sebagai Gubernur Jatim.
"Goal-nya adalah pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan yang tepat sasaran untuk pengentasan kemiskinan. Pentingnya kekuatan belanja provinsi dalam kebijakan pengentasan kemiskinan dan caranya adalah mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, terutama dari pajak daerah," tegasnya.
Dalam rapat bersama T-APD tersebut, Gus Fawait juga menyampaikan kritik terhadap target pendapatan daerah yang dinilai terlalu pesimis. Ia berpendapat bahwa dengan membaiknya kondisi ekonomi pasca pandemi dan adanya pemilu di tahun 2024, target pendapatan dari pajak daerah perlu ditingkatkan untuk memberikan dampak positif pada kekuatan APBD 2024.
"Kita tahu bahwa di dalam dokumen rancangan KUA-PPAS, target pajak daerah ini dikisaran awal Rp 15,58 triliun. Namun, kemarin disampaikan ada penambahan menjadi Rp 16,4 Triliun itu hampir sama dengan target pajak daerah di tahun 2023 yang ditarget Rp 16,051 triliun," bebernya.
"Kita harus optimis kalau bisa di atas angka tersebut, dan kami siap mengawal dan menjalankan kebijakan Ibu Gubernur demi kesejahteraan masyarakat," tambahnya.
Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN) ini siap membantu menguatkan APBD Jawa Timur dan membuat kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan kemiskinan.
"Dalam rapat TAPBD, saya kalkulasi ulang beberapa pos anggaran yang dapat dioptimalkan berdasarkan tren surplus anggaran lebih yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir," katanya.
"Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan mengurangi angka kemiskinan, Fraksi Gerindra memastikan akan terus berkolaborasi dengan eksekutif untuk menyusun Rancangan APBD 2024 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.
Bendahara DPD Gerindra Jatim ini siap mendorong seluruh BUMD di Jatim agar bekerja lebih optimal. Jika BUMD bisa bekerja optimal, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jatim bisa tinggi.
"Dengan kita menggenjot BUMD, memonitoring, evaluasi, maka bisa lebih optimal. Karena sumber PAD terbesar salah satunya juga dari BUMD-BUMD di Jatim," katanya.
"Di tahun 2024 juga ada pemilu, mulai Pileg, Pilpres dan Pilkada. Ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan akan berefek kepada kekuatan APBD kita," pungkasnya.
(abq/iwd)
