.webp)
Upaya pemberantasan lahan tebu ilegal di Blitar Selatan yang menyebabkan banjir bandang dan merugikan negara sudah pernah dilakukan. Tetapi hasilnya tidak optimal karena adanya tekanan dari pihak eksternal.
Administratur Perum Perhutani KPH Blitar Muklisin mengakui bahwa pemberantasan lahan tebu ilegal itu mendapat tekanan luar biasa dari pihak eksternal. Dia menyebut para pihak yang bermitra terkesan tidak ada komitmen.
"Butuh keberanian untuk melakukan ini. Tekanan dari pihak eksternal sangat luar biasa. Namun saya tetap maju untuk NKRI harga mati," jelas Muklisin kepada detikJatim, Senin (31/7/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lalu bagaimana dengan intervensi pemerintah pusat untuk tidak menghambat investasi, Muklisin berpendapat ada kemungkinan pihak investor mencerna upaya itu tidak seperti arahan pemerintah pusat.
"Mungkin soal prosedur yang ribet. Yang terjadi di sini (Blitar) bukan masalah itu. Melainkan ada kegiatan yang tidak benar dilakukan di sini. Ada oknum mengambil keuntungan dengan mengambil momentum itu," jelasnya.
Muklisin yakin apa yang dilakukan sejalan dengan program pemerintah pusat. Apalagi ditambah ancaman global warming, pihaknya berharap penerima hasil tebu membuat regulasi yang memastikan bahan baku tebu yang mereka olah dari lokasi jelas. Bukan dari konversi kawasan hutan.
"Saatnya kita tidak hanya berpaku pada keuntungan ekonomi semata. Namun mulai memikirkan keselamatan alam dan mahkluk hidup di sekitar juga," pungkasnya.
(dpe/fat)
