.webp)
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bangkalan mengklaim menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pembelian seragam dengan harga mahal dan diwajibkan sekolah. Tidak hanya itu, PMII juga menerima aduan Program Indonesia Pintar (PIP) yang tidak tersalurkan dengan baik.
Ketua cabang PMII Bangkalan Samsul Hadi mengatakan bahwa sejak beberapa waktu lalu pihaknya membuka posko aduan masyarakat terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Bangkalan. Sejumlah warga mengadukan keluhan mereka ke posko itu.
"Sejak posko ini dibuka beberapa waktu lalu terdapat cukup banyak laporan dari sejumlah orang tua siswa yang masuk," ujar Samsul ketika ditemui detikJatim di Bangkalan, Senin (24/7/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Samsul menyebutkan sebagian besar aduan itu berkaitan dengan kebijakan sekolah mewajibkan orang tua wali murid untuk membeli paket seragam dan atribut sekolah yang harganya mahal.
"Rata-rata aduannya terkait biaya seragam dan atribut SMA. Ada juga SMP dengan harga yang berbeda-beda. Kalau ditotal sekitar 1,5 juta, itu sangat mahal dan memberatkan orang tua," katanya.
Sampai hari ini Samsul mengaku posko PMII yang dia buka masih menerima aduan baik datang maupun melalui WA dan telepon. Selain itu ada juga aduan tentang Program Indonesia Pintar (PIP) yang tidak tersalurkan dengan baik oleh sekolah.
 Kuitans pembelian seragam yang mencapai Rp 1.300.000 dan diwajibkan beli oleh sekolah. (Foto: Kamaluddin/detikJatim) |
"Dari data yang kami terima, pungutan bayaran seragam terjadi di SMAN 1 Tanjung Bumi, SMKN 1 Tanjung Bumi, SMAN 1 Arosbaya, dan SMPN 1 Arosbaya. Untuk Aduan terkait PIP di SDN 1 dan 2 Lombang Laok, juga di SDN 1 Mandung," ungkapnya.
Menyikapi persoalan itu, Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan Agus Sugianto Zain berjanji akan segera melakukan rapat koordinasi dengan seluruh kepala sekolah di Bangkalan. Namun, dia tegaskan bahwa kebutuhan seragam sekolah tidak bisa dihapuskan.
Dia hanya berjanji bahwa setelah pertemuan itu dirinya akan mengeluarkan kebijakan yang bisa meringankan beban orang tua wali murid. Terutama berkaitan dengan seragam sekolah.
"Nanti kami akan cek dulu untuk yang SMP dan SD. Sementara untuk ditiadakan seragamnya, kan, ndak mungkin. Hanya saja nanti bisa melihat kemampuan siswa, sehingga harganya standar," katanya.
Agus menegaskan dirinya sudah memerintahkan semua sekolah di Bangkalan untuk sementara menghentikan penjualan seragam ke siswa. Dia meminta sekolah menunggu hasil kebijakan usai rapat dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).
"Yang pasti soal sumbangan PPDB terkait seragam sudah saya minta disetop dulu menunggu arahan dari saya setelah rapat MKKS yang akan datang," pungkasnya.
(dpe/iwd)
