.webp)
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Surabaya menyebut hanya 10% SMP swasta yang memenuhi pagu. Artinya masih banyak sekolah swasta kekurangan siswa.
Dari 262 SMP swasta di Surabaya, hanya SMP dengan nama besar yang muridnya terpenuhi. Seperti SMP Santa Maria, Petra hingga Al-Hikmah.
"10% Sudah terpenuhi muridnya. 90% Belum terpenuhi pagunya. Pendaftaran masih dibuka, saya dapat info kayaknya masih banyak yang belum daftar SMP," kata Koordinator MKKS SMP Swasta Surabaya, Erwin Darmogo saat dihubungi, Jumat (21/7/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Erwin menjelaskan, penyebab belum terpenuhinya pagu SMP swasta karena masyarakat ingin anaknya masuk sekolah negeri. Padahal, pendaftaran PPDB sudah selesai dan ditutup.
"Ada orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk mengarahkan tetap masuk negeri. Walaupun PPDB SMP negeri sudah ditutup," jelasnya.
Ia mengaku salah satu kepala sekolah SMP swasta bertanya kepada orang tua yang mencabut berkas. Alasan mencabut berkas karena diterima di SMP negeri saat PPDB sudah ditutup.
"Ada SMP 17 Agustus 1945, SMP WIjaya, SMP Giki 2, banyak. Itu banyak yang cabut berkas. Ada laporan (SMP negeri buka pendaftaran meski PPDB ditutup) SMPN 6, SMPN 39 dan beberapa SMPN lain," ujarnya.
Karena 90% SMP swasta belum memenuhi pagu, pihaknya meminta kepada Dispendik Surabaya untuk mensosialisasikan bahwa PPDB SMP negeri sudah tutup. Kemudian diarahkan untuk mendaftar ke sekolah swasta.
"Mohon itu direalisasikan, karena ada teman-teman dari swasta yang belum dapat murid. Itu kami tunggu, kami mohon dengan sangat Pak Wali. Kami komunikasi dengan dispendik. Anak yang ditarik dari swasta ke negeri, tolong dikembalikan ke swasta. Tapi kan enggak semudah itu prosedurnya. Kalau orang tua yang minta cabut berkas ya itu hak orang tua. Kita tidak bisa menahan," urainya.
Menurutnya, saat ini jumlah sekolah yang kekurangan murid semakin banyak. Pagu belum terpenuhi karena banyak anak yang belum daftar disebabkan menunggu masuk sekolah negeri.
"Ini paling tinggi dari tahun 2018 kasus sekolah kekurangan murid. Ini semakin parah di era Pak Eri. Tahun ini tinggi persentasenya. Kami tunggu 1-2 hari ke depan bagaimana aksi dari dispendik, kalau tidak ada tindakan kami sowan ke Pak wali untuk menuntaskan masalah ini. Ini juga masih MPLS," pungkasnya.
(esw/fat)
