.webp)
Sekolah menengah pertama (SMP) swasta ini benar-benar ada di Surabaya. Di tahun ajaran baru ini, SMP swasta Surabaya ini hanya mendapat 2 siswa baru, dan baru hari ini salah satu di antaranya mengundurkan diri.
Adalah SMP Tenggilis Jaya Surabaya yang pada tahun ajaran baru ini hanya mendapatkan 2 orang siswa yang mendaftar. Meski hanya menerima 2 siswa baru, SMP ini tetap menggelar Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang digelar sejak kemarin, Senin (17/7/2023).
Namun, per hari ini, salah satu dari siswa baru itu secara resmi mengundurkan diri karena tidak ingin melanjutkan sekolah. Sehingga hanya tersisa 1 siswa baru. Namun, 1 siswa baru kelas 7 yang tersisa itu hari ini tidak bisa mengikuti MPLS karena sakit.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan demikian, yang mengikuti kegiatan hari kedua MPLS di SMP itu justru siswa kelas 8 dan 9. Para siswa ini pun mengikuti kegiatan MPLS yang seharusnya diutamakan untuk siswa baru dalam satu kelas, karena memang jumlah mereka tidak banyak.
"Kelas 7 ada 1 siswa, kelas 8 ada 2, kelas 9 ada 12. Kelas 7 ada 2. Yang 1 mengundurkan diri. Anaknya nggak mau sekolah per hari ini. Ibunya datang. Tapi saya pesan anaknya harus sekolah," kata Kepala Sekolah SMP Tenggilis Jaya Hari Poedjo Irianto ditemui detikJatim di ruang kerjanya, Selasa (18/7/2023).
Hari mengatakan bahwa sudah sejak 2 tahun lalu, tepatnya sejak 2019, jumlah siswa yang mendaftar di sekolah itu terus menurun. Hal itu karena adanya kebijakan baru dalam hal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Dia menyebutkan bahwa Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) sudah mendata sekolah yang kekurangan murid untuk disampaikan ke Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya. Namun, Hari merasa tidak ada solusi yang didapatkan dari hasil rapat antara MKKS dan Dispendik.
"Ubah kebijakannya, jangan lip service. Semuanya, PPDB keseluruhan harus diubah. Ini tentang pemerataan pendidikan. Kalau negeri sudah sesuai (memenuhi pagu) ya setop, swasta juga sekolah yang baik," ujarnya.
Tidak dimungkiri bahwa Hari ingin merasakan sekolahnya mendapatkan banyak murid seperti dulu di mana satu kelas terisi penuh oleh siswa sehingga sekolah menjadi ramai.
"Dulu masih bisa merasakan murid banyak, bukan seperti ini. Faktor terbesar merosot karena kebijakan. Zonasi sangat mempengaruhi. Dulu 1 kelas 32 siswa bisa terpenuhi," ujarnya.
Meski memiliki siswa yang tak sebanyak sekolah negeri, pihaknya juga terkadang membebaskan biaya sekolah kepada siswa. Ada pun yang hanya membayar SPP Rp 25 ribu per bulan dari semestinya Rp 100 ribu per bulan.
"Kami berupaya memberikan pendidikan sebaik-baiknya, biaya murah, buku dipinjami, wirausaha diajarkan. Kami juga sudah melakukan promosi ke SD sejak Januari lalu," katanya.
Untuk mencukupi biaya operasional sekolah, pihaknya mengandalkan bantuan dari pemerintah dan donatur. Dengan blak-blakan Hari mengatakan bahwa biaya operasional itu dia mengandalkan bantuan Dana BOS dan Bopda. "Juga bantuan dari donatur," katanya.
Kordinator Musyawarah Kerja Sekolah (MKKS) SMP Swasta Erwin Darmogo membenarkan bahwa memang ada sekolah swasta yang masih kekurangan murid. Dia sebutkan bahwa 2 sekolah yang kekurangan murid itu ada 2 sekolah.
"Ada (SMP swasta murid sedikit). Di SMP Tenggilis Jaya ada 2 (siswa). Ada SMP Pirngadi 12 (siswa)," pungkasnya.
(dpe/fat)
