.webp)
Di Banyuwangi, ada Desa Watukebo yang kini menjadi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Hal ini selaras dengan komitmen Banyuwangi untuk meraih predikat sebagai kota Layak Anak.
Pada Kamis (20/7/2023), Pemkab Banyuwangi menerima kerja sama strategis bersama PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) sebagai prosperity platform yang berfokus pada pemberdayaan perempuan lewat layanan keuangan inklusif. Dalam kesempatan ini, Desa Watukebo ditetapkan sebagai Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).
Melalui kerja sama ini, kelompok perempuan di Desa Watukebo akan mendapatkan pelatihan keterampilan, pendampingan manajemen di bidang keuangan dan pemasaran, serta mendapatkan akses permodalan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan, pihaknya sangat mendukung program DRPPA dan menyambut baik kerja sama dengan pihak manapun dalam upaya peningkatan kapasitas perempuan dan perlindungan terhadap anak.
"Kita masih sering menemukan stigma-stigma yang menyudutkan perempuan. Di mana perempuan dibatasi tingkat pendidikannya agar cepat-cepat dinikahkan. Perempuan juga dibatasi ruang gerak dan inovasinya dalam berwirausaha, sehingga hanya fokus mengurus pekerjaan domestik," sesal Ipuk.
"Padahal perempuan punya potensi yang besar untuk menggerakkan roda ekonomi pedesaan. Maka, program seperti inilah yang harus kita dukung, sehingga tercipta desa yang berperspektif gender," imbuhnya.
Sementara itu, Aria Widyanto selaku Chief Risk and Sustainability Officer Amartha menjelaskan, perempuan-perempuan di Banyuwangi memiliki optimisme besar dan aktif bahkan di tingkat pedesaan.
"Kami memilih Banyuwangi karena perempuannya bahkan hingga tingkat desa dikenal sangat aktif dan guyub dalam mengembangkan desanya. Kami sudah bekerjasama dengan 17 kecamatan dan ini adalah launching perdana yang nanti akan ditargetkan untuk 350.000 perempuan di Indonesia," terang Aria.
Launching ini disaksikan oleh Lenny N. Rosalin selaku Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA Republik Indonesia. Ia berharap, implementasi DRPPA dapat menekan angka putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga dan mengatasi stunting.
"Rata-rata jumlah perempuan dan anak di desa itu sebanyak 2/3 dari jumlah penduduk. Jika 2/3 persoalan ini diatasi maka persoalan 2/3 desa sudah teratasi. Mulai dari masalah KDRT, ekonomi, pendidikan hingga kesehatan bisa diatasi," ungkap Lenny.
Diharapkan, program ini juga bisa memberi peluang bagi perempuan-perempuan di desa untuk menduduki jabatan-jabatan strategis.
(hil/fat)
