.webp)
Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPD Partai Demokrat Jawa Timur Mugianto menanggapi pidato Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ia menilai AHY sebagai realita saat ini setelah masa jabatan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berlanjut ke era Presiden Joko Widodo.
"Apa yang disampaikan Mas Ketum AHY adalah realita hari ini yang terjadi di seluruh lapisan masyarakat," kata Mugianto kepada detikJatim, Minggu (16/7/2023).
Mugianto menyebut banyak dinamika perubahan yang sangat mendasar. Mulai dari dinamika hukum, demokrasi dan kesejahteraan rakyat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pada intinya dinamika itu menunjukkan bahwa kinerja presiden periode ini banyak yang perlu dibenahi dan juga ada beberapa yang berimbas kurang baik bagi masyarakat," ujar Mugianto.
"Terutama tentang utang yang meroket dan angka kemiskinan yang meningkat. Maka dapat di simpulkan ads beberapa target kinerja di masa kepemimpinan presiden Jokowi tidak tercapai," tambahnya.
Mugianto menyebut saat ini mayoritas masyarakat Indonesia belum bisa merasakan kesejahteraan. Hal itu disebutnya berbeda dibanding periode kepemimpinan Presiden SBY, di mana angka pertumbuhan ekonomi mencapai 6%.
"Bahkan utang IMF di akhir masa jabatan juga lunas serta harga BBM standar dan ekonomi berjalan, termasuk BLT (bantuan langsung tunai) juga dijalankan dengan lancar," ungkapnya.
Anggota DPRD Trenggalek ini berpesan ke masyarakat agar tidak salah dalam memilih calon pemimpin berikutnya di Pilpres 2024.
"Karena jika salah pilih pemimpin juga akan berimbas pada 5 sampai 10 tahun ke depan. Maka mari pintar memilih calon pemimpin," tegasnya.
Dalam pidato politiknya, AHY menyampaikan tiga hal yang melandasi pemikiran Demokrat dalam melakukan agenda perubahan. Pertama, studi dan pengamatan atas apa yang dilakukan negara dan pemerintah selama sembilan tahun terakhir.
Kedua, permasalahan serius yang dirasakan rakyat. Ketiga, keinginan dan harapan rakyat yang Demokrat jumpai di seluruh Tanah Air. Meskipun ada capaian, AHY menyebut 9 tahun terakhir terjadi sejumlah hal positif yang berhenti, bahkan di beberapa sektor terjadi kemunduran serius.
"Pertumbuhan ekonomi menurun. Jauh di bawah yang dijanjikan 7 persen hingga 8 persen. Pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5 persen. Bahkan, sempat anjlok ketika pandemi COVID-19," kata AHY.
"Akibatnya, penghasilan dunia usaha dan kesejahteraan rakyat terpukul. Daya beli golongan menengah ke bawah juga menurun. Kemiskinan dan pengangguran meningkat. Sementara itu, ketika ekonomi tumbuh rendah, yang meroket justru utang kita, baik utang pemerintah maupun BUMN," lanjutnya.
AHY memaparkan ada pihak yang menyebut lambatnya pertumbuhan ekonomi karena pandemi COVID-19. AHY melihat itu tidak sepenuhnya benar.
"Argumentasi seperti ini, saya nilai hanya separuh benar. Faktanya, sebelum pandemi datang, ekonomi kita sudah mengalami permasalahan. Sehingga, mesti ada sebab dan faktor yang lain, di luar pandemi," jelasnya.
"Demokrat berpendapat faktor lain itu menyangkut kebijakan dan langkah pemerintah, dalam mengelola ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Juga, dalam menentukan prioritas pembangunan dan upaya mengatasi krisis. Sulit dimengerti, ketika ekonomi menurun, kekuatan fiskal melemah, utang tinggi, pemerintah justru membangun infrastruktur secara besar-besaran. Apalagi, sebagian proyek dan mega proyek itu tidak berdampak langsung pada kehidupan dan kesejahteraan rakyat, yang tengah mengalami tekanan. Seharusnya, masih bisa ditunda pelaksanaannya," kata AHY.
Partai Demokrat, lanjut AHY menilai pemerintah saat ini tidak sensitif.
"Pemerintah juga kurang berpihak kepada seratus juta lebih rakyat kita, yang sedang mengalami kesulitan hidup yang serius. Menurut kami sikap, kebijakan dan tindakan pemerintah seperti inilah yang perlu diubah dan diperbaiki," tegas AHY.
"Ketika terjadi krisis dan tekanan ekonomi yang dampaknya sangat dirasakan masyarakat, prioritas dan alokasi anggaran negara seharusnya diarahkan untuk meringankan penderitaan rakyat. Utamanya para petani, nelayan, kaum buruh, dan golongan lemah lainnya," tandasnya.
(abq/iwd)
