.webp)
DRPD Kota Blitar menuding masih ada kecurangan PPDB SMA/SMK di Kota Blitar. Mereka menyebut, masih ada penambahan atau penitipan anggota keluarga lain pada salah satu kartu keluarga (KK) untuk mendapat sekolah favorit dengan sistem zonasi.
Mirisnya, hal ini membuat banyak siswa asli Kota Blitar yang justru tergeser hingga tak terdaftar di sekolah negeri.
"Kami mengundang Cabdindik Blitar untuk dengar pendapat, karena memang ada beberapa laporan. Kemudian ada sekitar 20 persen siswa Kota Blitar yang belum mendapatkan sekolah, padahal juga asli warga Kota Blitar," kata Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar Nuhan Eko Wahyudi, kepada detikJatim Rabu (12/7/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, titip KK diduga masih dilakukan untuk mendapatkan sekolah incaran. Itu karena ada beberapa warga yang melaporkan anaknya tidak mendapatkan sekolah, meskipun berdomisili di Kota Blitar.
"Harusnya ini (titip KK) bisa diminimalisir saat PPDB jalur zonasi. Karena memang Dispendukcapil tidak bisa memfilter alasan pindah KK dan sebagainya," terangnya.
Nuhan menyebut, kecurangan dengan titip KK diduga sudah dilakukan sebelum PPDB berlangsung. Bahkan setahun sebelumnya. Hal itu disesuaikan dengan aturan kemendikbud yang memperbolehkan perpindahan domisili minimal satu tahun.
"Nah aturan itulah yang disiasati, sebelum PPDB mereka sudah pindah atau titip KK. Dan ini kita harapkan ada upaya perbaikan pada aturan Kemendikbud maupun Dispendukcapil," jelasnya.
Terpisah, Kepala Cabdindik Blitar Raya Solikin mengaku sudah mewanti-wanti seluruh sekolah maupun calon siswa untuk tidak berbuat curang dalam PPDB. Pihaknya juga memastikan tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan PPDB, baik di jenjang SMA dan SMK.
"Kami pastikan itu (Kecurangan) tidak terjadi. Kalau ada pasti sudah kami coret namanya, karena memang kami sudah lakukan PPDB sesuai dengan sistem dari Pemprov," tegasnya.
Solikin mengatakan, siswa yang belum mendapatkan sekolah tetap dibantu atau difasilitasi. Termasuk saat pemenuhan kuota di luar jalur penerimaan PPDB.
"Tetap kami bantu carikan solusi, karena pasti ada calon siswa yang tidak daftar ulang atau mengundurkan diri. Tapi dengan catatan tidak bisa memaksakan harus diterima di satu sekolah saja," tandasnya.
(hil/fat)
