.webp)
Sejumlah orangtua melakukan aksi protes di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang. Mereka protes karena anak-anaknya tak masuk Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri.
Pantauan detikJatim, para orangtua itu datang ke kantor Disdikbud didampingi Malang Corruption Watch (MCW). Dalam aksinya mereka membawa sejumlah poster sebagai bentuk luapan kekecewaan.
"Bosen dioper-oper ke swasta terus," demikian isi salah satu poster itu. Selain itu sejumlah poster juga berbunyi, "daftar sekolah sulit rakyat menjerit" dan "jare transparan, piro sisa bangku kosonge?"
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Komite SD Mojolangu 3 Kota Malang Nurbaini Yusuf yang mendampingi para orangtua mengatakan bahwa aksi itu dilakukan untuk meminta kejelasan agar anak-anak yang tidak masuk SMP jalur PPDB terfasilitasi.
"Dari SD Mojolangu 3 ini ada lebih dari 10 anak yang tidak terfasilitasi masuk melalui jalur PPDB tahun ini. Dilokasi kami memang agak sulit untuk masuk SMPN sesuai zonasi," ujarnya kepada awak media pada Jumat (23/6/2023).
Yusuf menyampaikan, anak-anak itu tak berhasil masuk SMP negeri karena sistem zonasi. Mereka telah berupaya mendaftar melalui jalur afirmasi, prestasi, dan zonasi, tapi tak ada yang berhasil lolos.
Menurutnya persoalan ini sebenarnya bukan yang pertama kali. Tahun-tahun sebelumnya masalah serupa juga terjadi dengan jumlah anak lebih banyak. Tapi hanya tahun ini saja yang tidak ada solusi.
"Kami mengawal 40 anak lebih 2 tahun lalu, dan akhirnya terfasilitasi. Tahun ini aneh sekali karena tak terfasilitasi. Kami sudah sampaikan jumlahnya lebih dari 10 anak tapi sampai saat ini cuma 2 yang terfasilitasi," kata Yusuf.
Yusuf mewakili wali murid lain mempertanyakan kenapa Disdikbud Kota Malang tidak memberi bantuan memasukkan anak-anak ini ke SMPN di sekitar lingkungan Kecamatan Blimbing.
"Sebelumnya kami sudah bertemu dengan Disdikbud Kota Malang. Tapi bukannya difasilitasi malah diarahkan masuk SMP Swasta. Padahal banyak di sini yang kesulitan dengan biaya saat masuk swasta," terangnya.
Dia pun sempat mempertanyakan kepada Kepala Dinas Pendidikan berapa sebenarnya kursi kosong yang masih bisa diisi siswa di SMP Negeri yang ada di Kota Malang?
"Ini yang kami pertanyakan. Kami monitor kursi kosong di SMP 11, SMP 18, SMP 20, SMP 14, SMP 26 itu kita lihat posisinya ada 50 lebih kursi kosong. Tapi tempat kami jumlahnya cuma sedikit, tidak terakomodir," ujarnya.
Yusuf menyebut, kursi kosong di sejumlah SMP itu dia ketahui saat melihat hasil pengumuman PPDB. Kursi kosong itu tepatnya ada pada jalur perpindahan.
"Kita lihat hasil pengumuman PPDB. Ada zona afirmasi, kepindahan, prestasi. Kalau zonasi penuh, afirmasi penuh, dan kepindahan ini banyak yang kosong," ungkapnya.
Ke depan jika tidak ada penanganan dari pihak Didsdikbud Kota Malang, massa akan kembali menggelar aksi menuntut Kepala Disdikbud Kota Malang Swarjana mundur dari jabatan.
(dpe/fat)
