.webp)
Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji dari DPR RI, Mufti Anam, menyoroti sejumlah masalah yang dihadapi para jemaah haji. Dia berharap masukan yang diberikan bisa segera diperbaiki Kementerian Agama (Kemenag) agar para jemaah bisa semakin nyaman dalam menjalankan ibadah.
"Di lapangan kami memang menemui sejumlah masalah yang cukup beragam dan cukup merepotkan jemaah. Kami terus menyampaikan masukan agar segera ada perbaikan dari otoritas penyelenggara haji," ujar Mufti Anam saat dihubungi, Jumat (23/6/2023).
Mufti mengatakan, tahun ini Kemenag membawa tema penyelenggaraan haji "ramah lansia". Timwas Haji DPR ingin memastikan pelayanan berjalan dengan optimal khususnya kepada jemaah lansia. "Jangan sampai tagline-nya ramah lansia, tetapi kenyataannya ada masalah-masalah yang merepotkan beliau-beliau yang sudah sepuh. Makanya kami betul-betul cek di lapangan," ujar politisi PDI Perjuangan yang juga mantan aktivitas Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Beberapa hal yang disorot Mufti antara lain permasalahan ibadah arbain di mana sebagian jemaah tidak bisa menunaikan karena keterbatasan waktu sejak tiba di Madinah. Ibadah arbain adalah salat berjamaah 40 waktu di Masjid Nabawi, Madinah.
"Memang ada beberapa jemaah yang kemudian tidak bisa menunaikan salat arbain di Masjid Nabawi karena sejumlah kloter tidak sampai 8 hari di Madinah," paparnya.
Mufti juga menemukan sejumlah keluhan dari para jemaah seperti wastafel di hotel yang tidak berfungsi hingga pemanas air yang tidak tersedia di semua kamar.
"Bahkan ada laporan kelompok jemaah haji asal Makassar yang tertunda masuk hotel karena blocking time hotel yang terlambat, akhirnya terpaksa pindah hotel," tutur Mufti.
Anggota DPR dari Dapil Pasuruan dan Probolinggo mengatakan, permasalahan lain yang muncul adalah kualitas koper dan tas yang disediakan untuk jemaah yang tidak terstandardisasi. Ada yang bagus, tetapi ada pula yang mudah rusak.
"Ada roda koper yang copot, lalu kopernya itu jebol. Kan otomatis tidak bisa digunakan. Nah ini menyusahkan jemaah. Bahkan ada pula gasnya itu rusak resletingnya, putus talinya. Kami juga dapat temuan dan dilapori handbag jemaah itu rusak sebelum digunakan. Artinya kita melihat fasilitas penunjang ini tidak standard. Semestinya petugas Kemenag melakukan supervisi dan pengecekan yang detil. Kalah sudah begini kan kasihan jemaah," ujarnya.
Terkait makanan, Mufti mengatakan, ada keluhan terkait sarapan yang disebut jemaah kurang layak. Memang sesuai kesepakatan pemerintah dan DPR tidak ada menu sarapan, hanya ada ada menu makan besar dua kali per hari yaitu makan siang dan makan malam. Meski demikian, Mufti mengharapkan Kemenag mampu menyeimbangkan dengan kualitas gizi yang tetap baik.
"Termasuk menu makan siang dan malam harus tetap lengkap, penuh gizi, sesuai kesepakatan awal," pungkasnya.
(faa/fat)
