.webp)
Menko Polhukam Mahfud Md membeberkan penegakan hukum di Indonesia semakin susah karena masih ada banyak mafia turut campur. Tak hanya itu, perampok anggaran negara juga disebut semakin merajalela.
Mahfud mengungkapkan hal ini saat memberi sambutannya di acara halalbihalal bersama Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (Bassra) di Pamekasan, Sabtu (27/5).
"Sekarang ini yang agak susah penegakan hukum karena hukum itu sekarang banyak mafianya. Anggaran negara dirampok begitu saja lalu dicari alasan-alasan pembenar kalau tidak ketahuan selamat kalau yang ketahuan nanti disikat lebih dulu. Tapi kalau tidak bisa disikat disuap. Itu banyak saudara yang terjadi. Sehingga ini yang harus kita hadapi sekarang," beber Mahfud.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Mahfud, sebagai negara yang menganut asas demokrasi, Indonesia harus berjalan seimbang dengan nomokrasi atau penegak hukumnya.
"Karena negara kita itu demokrasi, demokrasi itu artinya berdasarkan kehendak rakyat sesuai dengan prinsip melalui proses mekanisme untuk mencari kemenangan. Tapi proses mencari kemenangan itu tidak boleh sendiri-sendiri," jelas Mahfud.
"Tapi harus ada di sampingnya demokrasi itu ada nomokrasi. Yaitu penegakan hukum, demokrasi itu membebaskan rakyat, nomokrasi itu mengawasi rakyat yang melanggar hukum. Ini harus berjalan seimbang," imbuhnya.
Mahfud kemudian mengajak orang-orang Madura untuk mengawal persoalan mafia hukum ini menjadi agenda ke depan. Sebab jika tidak, maka penegakan hukum akan semakin dikuasai para mafia-mafia.
"Nah persoalan kita sekarang demokrasi dan nomokrasi itu ndak seimbang. Demokrasi itu blablabla... bebas, bebas ada hoaks, ada ini. Nomokrasinya lemah, penegakan hukumnya lemah karena tidak mampu menghadapi mafia-mafia itu," katanya.
"Nah ini agenda kita ke depan. Ini yang harus kita bicarakan ke depan apa hikmah orang-orang Madura untuk situasi seperti ini. Nah saudara sekalian," tandas Mahfud.
(abq/iwd)
