.webp)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memperkenalkan reformasi birokrasi tematik kepada mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) di Kampus B. Birokrasi tematik adalah birokrasi yang saat ini dipertajam agar masyarakat bisa merasakan dampaknya secara nyata, bukan lagi tumpukan kertas atau sibuk tanpa tujuan terukur.
"Birokrasi bukan tumpukan kertas, melainkan hasilnya harus bisa dirasakan oleh masyarakat," kata Anas kepada wartawan di Unair kampus B, Selasa (11/4/2023).
Oleh karena itu ia mengajak perguruan tinggi untuk ikut andil dalam menyukseskan reformasi birokrasi tematik. "Perguruan tinggi kita dorong untuk menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tematik ini," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Melalui peran mahasiswa dengan teknologi, pemerintah bisa melibatkan mahasiswa dalam berbagai kegiatan, seperti forum konsultasi publik. Mahasiswa diajak untuk kritis terhadap kebijakan, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
Penerapan teknologi tentu bisa memperbaiki karut marut birokrasi dalam pelayanan publik. Namun digitalisasi bukan hanya memperbanyak aplikasi, tetapi juga mengintegrasikan berbagai aplikasi menjadi satu.
"Pendidikan misalnya, perguruan tinggi didorong untuk menciptakan aplikasi terintegrasi yang bisa diakses mahasiswa untuk berbagai layanan sekaligus. Perguruan tinggi pun tentunya harus mengintegrasikan sistem layanan akademik sehingga mahasiswa bisa mendapat layanan yang baik," jelasnya.
Selain mahasiswa, ia juga telah bertemu dengan bupati, asosiasi wali kota dan SKPD di Jatim terkait target RBT tematik. Karena selama ini perubahan reformasi birokrasi sibuk di hulu atau administrasi.
"Kadang RB bagus tapi dampak ke rakyatnya kurang bagus. Harapan Pak Presiden, kita rombak ke yang lebih berdampak. Maka dari itu sekarang sosialisasi. Penilaian indikator ke daerah adalah fokus ke kemiskinan, informasi dan digitalisasi juga penanganan inflasi dan belanja produk dalam negeri. Kalau daerah kemiskinan penangannya bagus, investasi tumbuh dengan baik, RB akan naik dan menambah performa daerah," urainya.
Sehingga, pihaknya saat ini sedang bergerak untuk fokus ke birokrasi yang berdampak. Ia tidak ingin pihaknya sibuk rapat, tetapi memberikan dampak ke rakyat hingga penanganan kemiskinan kurang bagus.
Kemudian terkait simplikasi jabatan, dahulu klasifikasi jabatan ada 4.414 dan sekarang dipotong tinggal 3. Agar birokrasi lebih lincah. Sebab dahulu guru selalu disibukkan untuk mengisi daftar urusan pengisian angka kredit (DUPAK), ke depannya tidak disibukkan dengan itu.
"Supaya ke depan birokrasi jauh lebih baik. Intinya presiden meminta supaya birokrasi lincah, maka laporan regulasi sudah dipotong. Termasuk kita sedang menyelesaikan PP manajemen ASN. Ini akan mencabut 1.301 regulasi yang cukup tinggal 1 saja. Sehingga akan jauh lebih lincah. Ini perintah dari bapak presiden untuk mendorong birokrasi kita agar lebih lincah," pungkasnya.
(pfr/iwd)
