.webp)
Wakil Ketua PWNU Jatim KH Abdussalam Shohib angkat bicara soal larangan buka bersama untuk para pejabat dan pegawai pemerintah. Kebijakan itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut ulama yang akrab disapa Gus Salam itu, kebijakan tersebut aneh dan tidak relevan. Apalagi kalau alasannya karena COVID-19, di mana pemerintah sudah mencabut PPKM.
"Ini kebijakan yang tidak relevan dan bikin gaduh," kata Gus Salam saat dikonfirmasi detikJatim, Sabtu (25/3/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gus Salam menyebut kebijakan Jokowi selama ini sangat baik dalam pengendalian COVID-19. Namun, menurutnya sudah tidak tepat kalau melarang pejabat pemerintah buka bersama hanya karena persoalan COVID-19, di mana Indonesia sudah masuk transisi dari pandemi ke endemi.
"Ini kebijakan yang nggak tepat dan hanya bikin gaduh! Ini tidak relevan, karena momentum buka bersama biasanya malah dibuat untuk menguatkan kebersamaan, kekompakan serta penguatan spiritual," jelasnya.
"Apalagi kalau kesempatan buka bersama dengan mengundang anak yatim dan mutadhafiin atau masyarakat kurang mampu," imbuhnya.
Menurut pengasuh Ponpes Denanyar Jombang ini, momen buka bersama biasanya juga menjadi ajang para pemimpin di daerah bertemu dengan rakyatnya.
Selain itu juga, lanjut Gus Salam, buka bersama merupakan ranah privat milik seseorang. Tidak sepantasnya pemerintah melarang hal tersebut. Ia meminta Presiden Jokowi mengkaji ulang kebijakan tersebut dan segera mencabutnya.
"Buka puasa itu adalah ranah privat, yang seharusnya tidak boleh pemerintah melakukan intervensi. Kami minta larangan ini dicabut, harusnya pemerintah lebih fokus pada kebijakan-kebijakan yang lebih fundamental," tandasnya.
(hil/dte)
