.webp)
Ketua PW Muhammadiyah Jawa Timur Sukadiono angkat bicara terkait ramai pegawai pajak yakni Rafael Alun yang memiliki LHKPN tinggi.
Sukadiono tidak mempermasalahkan LHKPN milik Rafael Alun. Namun, ia meminta pegawai pajak memberi contoh yang baik agar kepercayaan publik tinggi.
"Ya, saya kira pegawai pajak harus memberi contoh baik. Dijagalah trust masyarakat, karena kalau ada semacam penyelewengan kan jelas akan menurun tingkat kepercayaan ke aparat pajak dan kalau turun (tingkat kepercayaan) berpotensi untuk menjadikan wajib pajak ogah-ogahan membayar pajak," kata Sukadiono saat dikonfirmasi detikJatim, Rabu (1/3/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena kalau sudah dibayarkan ternyata eh, masih diselewengkan atau apa gitu, misal wajib pajak mogok kan malah susah. Nanti pembangunan juga berhenti, karena sumber APBN kan dari pajak juga," sambungnya.
Sukadiono menyatakan dirinya tidak dalam kapasitas menjustifikasi pihak tertentu. Ia hanya ingin agar pegawai pajak bisa bekerja dengan baik sesuai tupoksinya, dan tentu amanah.
"Jadi saya kira kita tidak dalam kapasitas untuk menjustifikasi harta kekayaan siapapun, baik itu aparat negara atau tidak, dari mana asalnya kita kan gak nganu (berwenang)," katanya.
"Tapi paling tidak kita sebagai tokoh Muhammadiyah di Jatim ya berharap untuk teman-teman yang di pejabat di bawah Dirjen Pajak memberi contoh kepada warga, masyarakat untuk lakukan pekerjaan sesuai dengan tupoksi yang sudah ditentukan oleh instansi di mana mereka berada," katanya.
Sukadiono menyebut perlunya aparat perpajakan memiliki jiwa yang amanah dalam mengemban jabatan. Sebab, di dunia perpajakan, triliunan uang rakyat dikelola untuk dijadikan kas negara.
"Kalau sebagai aparat perpajakan ya tunaikan, kalau memang itu ada pembayar pajak ya tentu harus disalurkan secara resmi begitu. Itu kan uang harus masuk kas negara, tentu itu butuh sumber daya manusia (SDM) pajak yang amanah, yang tentu tidak menyalahgunakan jabatan, menyalahgunakan posisinya untuk memperkaya dirinya," katanya.
"Ingat loh, itu bukan hak kita, tapi hak negara yang akan nantinya dikelola negara untuk kepentingan pembangunan, kepentingan rakyat semua," tegasnya.
Ia berharap agar pegawai pajak di bawah Dirjen Pajak RI bisa bekerja lebih baik dan transparan. Jangan sampai, kasus yang ramai-ramai saat ini terulang kembali di masa depan.
"Ya lebih transparan kan begitu, kalau kayanya (si Rafael Alun) kita nggak mempertanyakan, itu urusannya lah sama tuhan. Kita bukan dalam kapasitas menjustifikasi atau ancam-mengancam," tandasnya.
(dpe/dte)
