.webp)
Ratusan massa buruh berjumlah lebih dari 100 orang mengatasnamakan Kobra Jatim telah memenuhi sudut Jalan Gubernur Suryo, di depan Gedung Negara Grahadi. Mereka melakukan aksi unjuk rasa menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja.
Massa buruh Kobra Jatim itu terdiri dari SPPJM, Partai Buruh, Sekobar, Kasbi Jatim, juga LBH. Mereka turun ke jalan untuk menolak Perppu Cipta Kerja yang rencananya akan disahkan hari ini oleh pemerintah pusat.
"Kami Menolak rencana pemerintah tentang Cipta Kerja. Karena pemerintah kemarin menggagalkan (uji materiel) MK UU Omnibus Law, ternyata presiden mengeluarkan Perppu," ujar Korlap Aksi Syahril Kepada detikJatim, Selasa (28/2/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karena itulah massa buruh yang ada di bawah naungan sejumlah serikat juga Partai Buruh mendesak gubernur untuk menyampaikan Kepada presiden bahwasanya rakyat jawa timur menolak Perppu Cipta Kerja dan juga UU Cipta Kerja.
"Undang Undang ini bisa dinilai cacat, karena dalam proses pembentukannya terlalu terburu-buru tanpa melibatkan partisipasi dari masyarakat. Tiba-tiba sudah muncul drafnya," kata Wahyu Eka perwakilan Dari Walhi Jatim.
Massa yang meminta bertemu langsung dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa hanya ditemui oleh Kepala Bakesbangpol Jatim. Audiensi sempat diikuti sejumlah perwakilan buruh dengan perwakilan Pemprov Jatim.
Korlap Aksi Syahril menyayangkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat pemilihan umum dan kampanye mengharapkan suara rakyat tetapi saat ada masalah rakyat yang bersangkutan tidak langsung menemui.
"Kami berharap kepada Ibu Gubernur. Mohon didengar suara dari rakyat bahwasanya kami tidak berkenan adanya UU Cipta Kerja ini diberlakukan. Jika tetap diberlakukan maka kami akan terus tetap melakukan aksi turun ke jalan," katanya.
Pemprov Jatim yang diwakili Kepala Bakesbangpol Jatim telah menampung aspirasi para buruh. Aspirasi tertulis para buruh akan disampaikan ke meja gubernur.
"Kami di dalam gedung melakukan audiensi hanya menyampaikan aspirasi saja dan apa yang menjadi tuntutan kami aksi ini. Kami meminta Pemprov Jatim menyampaikan kepada Pemerintah Pusat agar mempertimbangkan aksi hari ini," ujar Wahyu.
(dpe/iwd)
